Ahok Sebut KPU DKI Sempat Larang Lakukan Penggusuran

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI sempat melarangnya untuk melakukan penggusuran permukiman liar. Pasalnya, hal itu berdampak pada pendataan pemilih di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.

"KPUD saja ngomong gini, 'Kalau bisa, September-Oktober jangan gusur (permukiman liar), Pak. Kami repot mindahin KTP-nya untuk pemilih karena TPS (tempat pemungutan suara)-nya juga bingung,'" ujar Basuki di Balai Kota, Jumat (18/3/2016).

Karena itu, Basuki mengimbau KPU DKI untuk tidak lagi membangun TPS di bantaran sungai. Dia pun tetap akan menggusur permukiman liar pada September-Oktober.

Bahkan, bangunan yang akan digusur jumlahnya akan lebih banyak dari sebelumnya.

"Kenapa? Karena jumlah rusun yang dibangun juga lebih banyak," kata Basuki.

Basuki menyebut, banyak pembangunan rusun yang selesai pada bulan September.

"Makanya, saya ditanya, 'September kan sudah selesai pendaftaran pilkada nih dan sudah mulai masa kampanye. Bapak masa gusur?' Saya gusur lebih banyak selama rusunnya ada," kata Basuki. (Baca: Ahok: September-Oktober Akan Banyak Penggusuran)