Sekretariat Teman Ahok Berdiri di Atas Lahan Milik Pemprov DKI, Bolehkah?

JAKARTA, KOMPAS.com - Kelompok relawan Teman Ahok kembali menghadapi masalah terkait kegiatannya dalam mengumpulkan formulir KTP. Kini, masalah muncul dari lahan yang dijadikan markas atau kantor sekretariat tempat semua formulir KTP dukungan dihimpun.

Hal ini terjadi lantaran kantor sekretariat mereka berdiri di atas lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bukan hanya kantor sekretariat Teman Ahok, kantor lembaga survei Cyrus Network juga berada di atas lahan yang sama.

Kantor keduanya berada di dalam Kompleks Graha Pejaten, Jakarta Selatan. Adapun Teman Ahok merupakan komunitas pendukung Basuki untuk maju melalui jalur independen pada Pilkada DKI 2017. Sedangkan Cyrus Network merupakan mitra kerja Jokowi-Basuki pada Pilkada DKI 2012.

Keduanya memiliki kaitan erat dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Kesan yang muncul dari kondisi ini adalah Basuki telah menggunakan aset Pemprov DKI untuk kegiatan politiknya.

Komentar Djarot dan Lulung

Kejadian ini pun menarik banyak komentar. Salah satunya adalah dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat. Dia menjelaskan bahwa seharusnya, apapun yang dimiliki oleh pemerintah provinsi tidak dapat digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

"Saya tidak tahu perjanjiannya seperti apa, tapi kalau benar, itu ya tidak boleh dipakai untuk urusan pribadi. Harus dipakai demi kepentingan umum," kata Djarot saat ditemui di GOR Jakarta Barat, Minggu (20/3/2016).

( Baca : Komentar Djarot soal Sekretariat Teman Ahok di Lahan DKI )

Namun, dia mengaku masih belum memahami duduk permasalahannya. Kejelasan mengenai hal ini harus dia periksa kembali.