Diminta Pindah Markas, "Teman Ahok" Sebut Djarot Cemburu

Juru bicara Teman Ahok, Singgih Widiyastono, mengatakan, saran tersebut bertujuan menghambat kinerja relawan Basuki yang sedang giat-giatnya mengumpulkan data KTP untuk Basuki ikut Pilkada DKI 2017 melalui jalur independen.

(Baca: Djarot: Saran Saya, Sebaiknya "Teman Ahok" Cari Tempat yang Lain)

"Perkataan Djarot ataupun pendapat lain yang selalu menyinggung soal lahan hanya untuk menghambat saja, tetapi itu bukan masalah besar untuk kami," kata Singgih kepada Kompas.com, Senin (21/3/2016).

Saat ini, markas Teman Ahok berada di Kompleks Graha Pejaten, Jakarta Selatan, yang merupakan milik Pemprov DKI Jakarta.

Singgih mengatakan, mustahil untuk memindahkan kantor Teman Ahok karena akan membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

Selain itu, Singgih mengkhawatirkan relawan Ahok kesulitan untuk mengantarkan data KTP-nya kepada Teman Ahok.

"Kami belum terpikir untuk pindah, pasti akan sangat menghambat. Selain itu, enggak gampang mendapatkan kantor baru dan mengurus semuanya. Jadi, kalau Pak Djarot minta kami pindah, nanti dulu deh," ujar Singgih.

Selain itu, Singgih menilai, saran yang dilontarkan Djarot merupakan bentuk kecemburuannya karena tidak dipilih untuk menjadi calon wakil gubernur pendamping Ahok pada Pilkada DKI 2017.

(Baca: Ahok: Nanti Ketahuan Parpol Mana yang Gunakan Lahan Pemprov DKI Jakarta)

"Sebenarnya, Ahok mau Djarot tetap jadi wakilnya, tetapi dia lebih pilih independen, makanya tidak bisa bareng sama beliau lagi. Mungkin Pak Djarot cemburu, tadinya dia mau jadi wakil, tetapi Pak Ahok mintanya dia jadi independen, apalagi dong masalahnya kalau tidak cemburu," kata Singgih.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menilai, kegiatan relawan Basuki Tjahaja Purnama, Teman Ahok, tidak menyalahi aturan meskipun menempati lahan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Namun, dia menganggap, akan lebih baik jika Teman Ahok bisa menempati tempat lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan segala sesuatu terkait pemerintahan di DKI Jakarta.