PDI-P: Bakal Cagub Kami Wajib Ikut Penjaringan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Bidang Pemenangan Pemilu, Gembong Warsono mengatakan bahwa figur yang akan diusung partainya dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2017 harus mengikuti proses penjaringan.

Adapun proses penjaringan hanya dapat diikuti oleh figur yang mendaftar untuk menjadi bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur PDI-P.

orang yang akan diusung PDI-P untuk menjadi cagub atau cawagub DKI adalah orang yang mengikuti penjaringan. Maka, mereka harus mendaftar terlebih dahulu jika ingin menjadi bacagub atau cawagub.

"Persyaratan mutlak itu harus mendaftar," ujar Gembong di Kantor DPD PDI Perjuangan DKI, Jalan Teber Raya, Kamis (7/4/2016).

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPD PDI-P DKI Jakarta Bidang Kehormatan Pantas Nainggolan mengatakan bahwa proses penjaringan merupakan mekanisme partai yang selalu digunakan dalam menentukan bakal calon kepala daerah.

Sehingga, tidak boleh ada pihak yang tiba-tiba diusung tanpa mengikuti proses penjaringan.

"Ini adalah suatu ketentuan bersama. Jadi kalau kemarin sempat ada yang mau mendikte partai, mudah-mudahan tidak terjadi. Karena kami punya mekanisme sendiri," ujar Pantas.

PDI-P secara resmi membuka pendaftaran bakal cagub dan cawagub DKI pada tanggal 8 April 2016. Mereka mempersilakan figur internal partai maupun eksternal untuk mendaftar.

Para pendaftar akan diseleksi dan mengikuti uji kelayakan serta uji kepatutan. Keputusan akhir mengenai figur yang akan diusung dalam Pilkada DKI 2017 akan ditetapkan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Pendaftaran bisa dilakukan di kantor cabang, daerah, hingga kantor pusat PDI-P.

PDI-P merupakan partai dengan perolehan kursi terbesar di DPRD DKI. Partai ini memiliki 28 kursi. Dengan kursi sebanyak itu, PDI Perjuangan bisa mengusung calon gubernur dan wakil gubernur tanpa harus berkoalisi dengan partai apapun.

Partai ini juga merupakan partai satu-satunya yang bisa mengusung tanpa berkoalisi.