Jika Arena Pacuan Kuda Tak Boleh di Pulomas, Pemprov DKI Akan Cari Lahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menunggu rekomendasi dari Asian Equestrian Federation (AEF) dan Federation Equestrian Intertasional (FEI) terkait pembangunan arena pacuan kuda di Pulomas, Jakarta Timur.

Jika kedua organisasi tersebut mengatakan tidak boleh ada arena pacuan kuda di lahan PT Pulomas, Pemprov DKI akan mencari lahan di tempat lain.

"Misalnya organisasi internasional tidak memperbolehkan pacuan kuda di sana maka Pemprov DKI akan mencari (lahan)," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selasa (3/5/2016).

Djarot menyebut lahan di Tegal Alur sebagai lahan alternatif. Meski demikian, kata Djarot, keputusan untuk mencari lahan baru akan ditentukan setelah keluar rekomendasi dari AEF dan FEI.

Arena pacuan kuda di Pulomas sedang dipermasalahkan Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) DKI Jakarta. Sebab, PT Pulomas akan menghilangkan arena tersebut untuk membangun equestrian (lompat kuda).

Penggusuran itu dalam rangka pengembangan area equestrian untuk Asean Games 2018.

Pordasi memperjuangkan agar arena pacuan kuda tetap dipertahankan di sana. Oleh sebab itu, Pemprov DKI sepakat untuk meminta rekomendasi organisasi internasional terkait hal itu.

Djarot mengatakan organisasi tersebut akan menguji kemungkinan, apakah lahan di Pulomas bisa dibangun pacuan kuda sekaligus equestrian.

"Kalau misalnya pacuan harusnya enggak ada, ya maka pihak Pordasi harus bisa menerimanya. Tapi kalau bisa diakomodir arena pacuannya, ya kita kerjakan betul. Malah Pemprov terima kasih sehingga kita tidak perlu lagi membangun arena pacuan," ujar Djarot.

Djarot mengatakan rekomendasi akan keluar akhir Mei 2016. Setelah itu, equestrian baru bisa segera dibangun.

"Akhir Mei ini harus keluar rekomendasinya. Sehingga akhir mei bisa dibangun dan Agustus 2017 bisa selesai (equestrian)," kata Djarot.