Lulung Tetap Tak Mau Mengakui PPP Pimpinan Romahurmuziy

JAKARTA, KOMPAS.com - Meskipun Kementerian Hukum dan HAM baru saja menerbitkan surat keputusan (SK) bagi PPP kubu Romahurmuziy, Ketua DPW PPP DKI Jakarta Abraham Lunggana tetap menyatakan bahwa kepengurusan yang sah adalah PPP pimpinan Djan Faridz.

Acuan yang digunakan Lulung, sapaan akrab Abraham Lunggana, adalah keputusan Mahkamah Agung yang disebutnya sudah memenangkan gugatan yang diajukan Djan Faridz.

Atas dasar itu, Lulung menegaskan tidak akan mengakui kepengurusan PPP pimpinan Romi, demikian sapaan Romahurmuziy.

"Kalau menurut undang-undang, putusan MA itu lebih tinggi daripada SK yang diterbitkan oleh Menkumham," kata Lulung saat ditemui di Kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (5/5/2016).

Ia menyampaikan hal itu usai melakukan sosialisasi pemenangan untuk Pemilihan Kepala Daerah 2017 yang dihadiri pengurus 44 PAC dan 6 DPC se-DKI Jakarta.

Menurut Lulung, kehadiran para pengurus PAC dan DPC se-DKI Jakarta. menegaskan bahwa para kader PPP memang lebih mendukung Djan Faridz.

"Konflik di PPP ini sebenarnya enggak ada. Ini kan cuma campur tangan pemerintah," ujar Lulung.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly belum lama ini mengesahkan kepengurusan PPP hasil muktamar Pondok Gede.

Dalam muktamar yang digelar pada 22 April itu memutuskan  Romahurmuziy sebagai Ketua Umum PPP.

Yasonna menilai, kepengurusan baru ini sudah sangat akomodatif, baik bagi kepengurusan Muktamar Jakarta pimpinan Djan Faridz ataupun Muktamar Surabaya yang sempat dipimpin Romi.

"Representasinya terakomodasi dengan baik, kecuali beberapa pihak yang tidak bersedia dilibatkan dalam kepengurusan ini," ujar Yasonna saat jumpa pers di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (27/4/2016).