Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Sudah Saatnya Sopir Transjakarta Dapat Keistimewaan Laiknya Masinis Kereta"

Kompas.com - 14/05/2016, 10:44 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Vonis 2,5 tahun penjara yang untuk sopir transjakarta penabrak pengendara sepeda motor penyerobot busway dinilai akibat dari belum adanya keistimewaan hukum bagi sopir transjakarta.

Direktur Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia, Yoga Adiwinarto, menilai, sudah saatnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan direvisi, untuk kemudian ditambahkan pasal-pasal yang membuat sopir transjakarta bisa mendapatkan keistimewaan laiknya masinis kereta.

"Saya pikir di UU tentang jalan dan angkutan harus ditegaskan pasal tentang pelanggaran penyerobotan ke jalur khusus angkutan massal. Jadinya mirip kalau bus atau truk nabrak kereta, yang dihukum sopir truk, bukan masinis," kata Yoga kepada Kompas.com, Sabtu (14/5/2016).

Menurut Yoga, keberadaan busway sejatinya sama seperti rel kereta. Fasilitas itu diadakan agar transjakarta mendapatkan prioritas ketimbang kendaraan lainnya, terutama kendaraan pribadi.

"Jadi transjakarta harus dibikin setara seperti kereta api. Karena sama-sama angkutan massal," kata dia.

Hal senada juga diutarakan Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas. Ia menyebut vonis yang dijatuhkan kepada sopir transjakarta penabrak penyerobot busway sangat tidak adil.

"Saya kira yang salah pengendara sepeda motor yang nyerobot jalur busway. Jadi tidak fair bila kesalahannya dibebankan pada pengemudi transjakarta yang berjalan di jalurnya."

"Mirip kereta nabrak pengendara motor atau mobil, bukan salah masinisnya, tapi salah si pengendara motor atau mobil," ucap Tyas.

Sopir bus transjakarta yang dijatuhi vonis 2,5 tahun penjara akibat menabrak pengguna sepeda motor penyerobot busway diketahui bernama Bima Pringgas Suara. Vonis kepadanya dijatuhkan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang digelar Kamis (12/5/2016).

Kompas TV Sedan Tabrak Separator Transjakarta
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com