Juni, Ahok Rombak Besar-besaran Lurah, Camat hingga Kasudin

JAKARTA, KOMPAS.com - Juni mendatang, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berencana untuk merombak massal jabatan di tingkat eselon III dan IV, di antaranya jabatan lurah, camat, hingga kepala suku dinas.

Perombakan dilakukan menunggu keluarnya hasil tes untuk PNS level staf yang dipersiapkan naik jabatan menjadi pejabat eselon.

"Kalau hasil tes sudah muncul, mungkin Juni akan cuci gudang semua. Oknum lurah ada, camat ada, Kasi ada, Kasudin juga ada," kata Ahok di Balai Kota, Senin (16/5/2016).

Menurut Ajok, perombakan perlu dilakukan karena masih banyak oknum PNS yang curang. Salah satu kasusnya adalah oknum PNS bagian pengawas yang meminta setoran Rp 1 Juta dari setiap pegawai harian lepas (PHL) yang dia awasi.

Adapun PHL yang diminta uang adalah PHL yang malas dan tidak pernah bekerja sesuai dengan waktunya. Kebanyakan merupakan PHL yang bertugas di bagian kebersihan dan pertamanan.

Menurut Ahok, para PHL yang tidak mau menyetorkan uang Rp 1 Juta diancam akan dipecat dari pekerjaannya.

"Jadi ada beberapa PHL yang memang biasa main, enggak kerja penuh. (Oleh PNS-nya) 'Eh, kan kamu enggak kerja penuh nih, jadi uang di rekening kamu bagi saya sejuta, kalau enggak, gua pecat nih," kata Ahok. 

Menurut dia, para PHL yang diminta uang juga tidak pernah berusaha untuk melapor karena mereka juga diuntungkan dengan  kondisi tersebut. Soalnya, mereka dapat bermalas-malasan tetapi tetap mendapat upah yang cukup lumayan, walaupun sudah dipotong Rp 1 Juta.

"Mereka dikasih kesempatan, malas, ngurusnya yang kecil-kecil aja enggak apa-apa. Yang penting tiap-tiap orang nyetor. Bisa santai toh," kata Ahok.

Selain kasus PNS yang meminta uang dari PHL yang diawasi, Ahok menyebut ada pula kasus PNS bagian pengawasan yang mempekerjakan orang luar untuk menggantikannya menjadi pengawas PHL.

"Jadi PNS mempekerjakan mungkin anggota LSM jadi mandornya PHL. Dia cuma ngatur-ngatur orang. Kalau kayak gitu buat apa ada PNS begitu banyak. Kami menarik PHL atau PPSU kan karena PNS tidak mungkin bersih-bersih got. Tapi bukan berarti pengawasan pun PNS tidak mau lakukan," kata Ahok.