Penggusuran Dadap Tunggu Masukan Ombudsman RI

TANGERANG, KOMPAS — Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan didampingi Polres Metropolitan Tangerang Kota dan TNI tetap akan menertibkan bangunan liar di Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, dalam rangka penataan kawasan pesisir tersebut. Akan tetapi, rencana penertiban yang seharusnya dilakukan Senin (23/5) mendatang, masih menunggu hasil pertemuan antara pemerintah dan warga korban penertiban di Ombudsman RI, Jumat (20/5/2016) ini.

”Rencana penertiban dalam rangka penutupan lokalisasi dan penataan kawasan dan masyarakat Dadap masih menunggu hasil dialog dengan warga di Ombudsman,” kata Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, di Pendopo Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kamis (19/5). Ia mengatakan itu seusai rapat koordinasi rencana penertiban bangunan liar di Dadap. Hadir dalam rapat itu Kepala Polres Metro Tangerang Kota Komisaris Besar Irman Sugema.

Rapat tersebut seharusnya juga dihadiri perwakilan warga korban penertiban. Namun, menurut Zaki, sudah dua kali ini warga tidak hadir saat diundang berdialog dengan pemkab.

”Dalam diskusi dengan Kapolda Metro Jaya (Dadap masih masuk wilayah hukum Polda Metro Jaya) beberapa waktu lalu, beliau meminta agar kami membuka dialog dengan warga sebelum melakukan penertiban. Ajakan dialog sudah dilakukan, tetapi perwakilan warga tidak datang,” ujar Zaki.

Menurut Bupati, dialog ini dilakukan agar pihaknya bisa menerima masukan warga sehingga penertiban nanti bisa berlangsung aman.

Masukan terbaik

Terkait pertemuan di Ombudsman RI, Zaki berharap lembaga negara itu akan memberikan masukan terbaik bagi pihak pemerintah dan warga dalam rencana penataan ini.

Secara terpisah, Kepala Bappeda Kabupaten Tangerang Heri Heryanto menjelaskan, dalam rencana penataan itu, pemkab menyiapkan 400 rumah tinggal sementara bagi warga yang terkena dampak penertiban.

Mereka akan mendapat fasilitas kontrakan gratis selama 1,5 tahun selama proses pembangunan, yang direncanakan berlangsung selama setahun. Lokasi sementara itu sudah dilengkapi air bersih dan listrik.

Menurut Heri, pembangunan Dadap akan dilakukan dalam dua tahap, yakni pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dan kampung deret nelayan. Kedua tahap itu akan dilakukan hampir berbarengan.

”Pembangunan fisik rusunawa dan kampung deret untuk nelayan sebanyak 1.400 unit (dilakukan) dengan menggunakan dana dari APBN. Sementara pembangunan tempat pelelangan dan kuliner menggunakan dana dari APBD,” ujar Heri.

MUI mengadvokasi

Di Jakarta, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan akan mengadvokasi warga kampung Luar Batang, Kampung Akuarium, dan Kampung Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara, yang sudah ataupun akan terkena penggusuran oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. MUI akan mendampingi warga bertemu Gubernur DKI Jakarta.

Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI Ikhsan Abdullah mengatakan, setelah menerima aduan dari masyarakat, pihaknya meninjau lapangan untuk klarifikasi.

”Kami menyayangkan sikap Pemprov DKI Jakarta yang menggusur sewenang-wenang tanpa sosialisasi. Gubernur tak pernah sekalipun menemui warga untuk berdialog. Padahal, warga sudah mendiami tempat itu turun-temurun,” tutur Ikhsan.

(PIN/DEA)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 20 Mei 2016, di halaman 27 dengan judul "Penggusuran Dadap Tunggu Masukan Ombudsman RI".