Warga Dadap Ingin Bicarakan Rencana Penggusuran dengan Bupati Tangerang

JAKARTA, KOMPAS com - Pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Tigor Hutapea, menyebutkan warga Kampung Baru Dadap masih ingin menemui Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar.

Tujuan warga menemui Zaki adalah untuk mencari kepastian apakah permukiman mereka ikut ditertibkan atau hanya lokalisasi Dadap Ceng In.

"Kami sedang upayakan buat mempertemukan warga dengan Bupati. Karena, dari kemarin-kemarin warga mau dialog malah dihalang-halangi Satpol PP," kata Tigor saat dihubungi Kompas.com, Kamis (12/5/2016).

Tigor menuturkan, pada Senin (9/5/2016) lalu, warga mendatangi kantor Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk menemui Zaki. Pertemuan itu disebut Tigor sudah dijadwalkan sebelumnya dengan membuat janji langsung dengan Zaki.

Namun, saat itu Zaki tidak di tempat dan warga hanya ditemui oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Iskandar Mirsyad.

Sehari berselang, Selasa (10/5/2016), warga langsung mendapat kabar surat peringatan kedua (SP-2) akan dilayangkan ke sana. Padahal, dari saat SP-1 diberikan tanggal 27 April 2016, warga dijanjikan akan dipertemukan dengan Zaki untuk membicarakan lebih lanjut rencana penertiban Dadap.

"Warga merasa dialog sudah ditutup oleh Bupati. Tidak ada inisiatif Bupati untuk menjelaskan yang sebenarnya kepada warga," tutur Tigor.

Awalnya, Pemerintah Kabupaten Tangerang berencana menertibkan lokalisasi dan tempat prostitusi di Dadap Ceng In. Setelah kabar itu mencuat, bulan Maret 2016, pelaku usaha kafe remang-remang dan pekerja seks secara bertahap meninggalkan tempat tersebut.

Kondisi itu didukung oleh warga. Namun, saat itu, warga tidak tahu bahwa rumah mereka juga akan ditertibkan.

Belakangan saat SP-2 hendak diberikan, warga baru mendapat kabar tempat mereka juga ikut ditertibkan. Warga Dadap juga menganggap janji Zaki untuk tempat tinggal sementara mereka berubah-ubah.

Semula Zaki menjanjikan rumah susun di sekitar Rawa Bokor. Tidak lama setelah itu, warga malah dijanjikan rumah kontrakan yang ada di daerah Dadap.

Warga keberatan untuk pindah dakarena mata pencaharian sebagai nelayan nantinya akan sulit dilakukan.