Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bangun Kawasan Kalijodo Rp 20 Miliar, Ini Kompensasi untuk Sinarmas

Kompas.com - 23/05/2016, 16:46 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anak usaha Sinarmas Group, PT Bumi Serpong Damai Tbk, membangun ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) dan ruang terbuka hijau (RTH) Kalijodo melalui pembiayaan corporate social responsibility atau CSR.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan, pengembang tersebut merupakan pengembang tercepat yang mengajukan pembangunan kawasan Kalijodo. Kemudian, apa kompensasi yang diberikan Pemprov DKI Jakarta kepada Sinarmas?

"Mereka enggak minta apa-apa. Kita taruh (plang) nama Sinarmas Land saja di situ," kata Ahok, seusai penandatanganan nota kesepahaman kerjasama Pemprov DKI Jakarta dengan PT BSD Tbk tentang penyediaan RPTRA dan RTH Kalijodo, di Balai Kota, Senin (23/5/2016).

Kompas.com/Kurnia Sari Aziza Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (kiri) dan CEO PT Bumi Serpong Damai Tbk Ridwan Darmali, saat penandatanganan nota kesepahaman kerjasama penyediaan RPTRA dan RTH di Kalijodo. Penandatanganan dilakukan di Balai Kota, Senin (23/5/2016).
Nantinya, kata dia, akan ada tim yang bekerja untuk pembangunan kawasan Kalijodo. Selain itu, pembangunan Kalijodo juga akan melibatkan beberapa komunitas.

"Seperti komunitas sepeda, skateboard park, dan macam-macam. Jadi mereka ini yang akan ikut," kata Ahok.

Direktur Pelaksana PT BSD Tbk Dhony Rahajoe mengatakan, perkiraan pembangunan kawasan Kalijodo mencapai Rp 20 miliar.

Pembangunan RPTRA dan RTH tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

"BSD ini kan sering membangun kawasan hijau, green building, green office park, nah ini kesempatan kami untuk berkontribusi."

"Kemudian menuangkan visi kita dalam pelestarian lingkungan, membangun ruang terbuka hijau, dan ruang publik terbuka ramah anak di DKI Jakarta," kata Dhony.

Saat ini, pembangunan RPTRA dan RTH Kalijodo masih dalam tahap persiapan. Ia pun berupaya merampungkan pembangunan sebelum tahun 2017.

"Kami mengejar target yang disampaikan tadi oleh Pak Gubernur. Sebelum tahun baru mudah-mudahan (kawasan Kalijodo) sudah bisa dinikmati oleh warga Jakarta," kata Dhony.

Kompas TV RTH Kalijodo Dijadwalkan Beres September
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com