Yusril Siap Dimintai Bantuan, Warga Kampung Baru Mengaku Tak Punya Uang Sewa Pengacara

JAKARTA, KOMPAS.com — Warga Kampung Baru, Muara Angke, Jakarta Utara, resah mendengar kabar bahwa permukiman mereka akan ditertibkan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Bahkan, warga telah mengadu ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, hingga sebuah organisasi masyarakat sipil, yakni Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK), untuk memediasi warga dan Pemprov DKI.

(Baca juga: Warga Sebut Kampung Baru di Muara Angke Akan Digusur Sebelum Lebaran)

Juru bicara warga Kampung Baru, Suwanda, mengatakan bahwa pihaknya tidak akan menyewa pengacara. Sebab, mereka tidak memiliki dana.

Selain itu, warga ingin dibela pihak yang sudah mereka kenal, salah satunya pihak JRMK, yang pernah membantu warga Kampung Baru saat penertiban pada 2013.

"Kemungkinan nyewa pengacara, mahal. Kami ingin yang pasti mendukung masyarakat kami," ujar Suwanda kepada Kompas.com di Kampung Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (13/6/2016).

Sebelumnya, bakal calon gubernur DKI Jakarta yang juga seorang advokat, Yusril Ihza Mahendra, mengaku siap membantu warga Kampung Baru dengan catatan bahwa warga datang dan memintanya menjadi kuasa hukum mereka.

"Kampung Baru, Penjaringan? Belum tahu saya (akan ditertibkan). Akan tetapi, prinsipnya kayak gini, saya tidak bisa aktif, saya itu pasif. Kalau misalnya mereka datang ke saya, mari; tetapi kalau saya yang datang, enggak boleh karena melanggar kode etik. Dalam banyak kasus, saya seperti itu," ujar Yusril di kediamannya di Jakarta Selatan, Minggu (12/6/2016).

(Baca juga: Yusril Bersedia Bantu Warga Kampung Baru, tetapi...)

Warga Kampung Baru menyebut Pemprov DKI berencana untuk menertibkan kawasan tersebut. Rencananya, semua kawasan akan terdampak pembangunan tanggul A.

Adapun tanggul A adalah tanggul setinggi 3,8 meter yang merupakan bagian dari proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).