Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Sopir dan Kernet Truk Sampah DKI yang Tak Lagi Bisa Cari "Sampingan"

Kompas.com - 19/07/2016, 20:58 WIB
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera

Penulis

BEKASI, KOMPAS.com - Perubahan sistem kerja di Dinas Kebersihan DKI Jakarta sangat terasa pada masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Pihak yang paling merasakan perubahan itu adalah para sopir dan kernet truk sampah yang rutin mengangkut sampah ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat.

"Wah, beda sekarang, Mas. Kami enggak bisa ngompreng lagi. Ngangkut sampah sekarang juga paling bisanya satu rit. Kalau dulu mah bisa berapa rit, banyak," kata Wawan (28), kernet truk sampah, kepada Kompas.com, Selasa (19/7/2016).

Istilah "ngompreng" yang dimaksud oleh Wawan adalah menawarkan orang lain jasa mengangkut sampah menggunakan truk sampah milik Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Pekerjaan "sampingan" yang dilakoni Wawan dan kernet serta sopir lainnya menghasilkan pendapatan yang terkadang lebih besar dari gajinya sendiri.

"Kalau ingat dulu sih, enak banget ya. Malam bisa ngangkut (sampah) dari kompleks mana. Cukuplah buat makan keluarga sehari-hari. Sekarang mana bisa, di mana-mana sudah pakai Qlue, pada ngelapor, he-he-he," tutur Wawan.

Senada dengan Wawan, salah satu sopir truk sampah, Doni (39), mengaku lebih menikmati pekerjaannya dengan sistem yang lama. Menurut Doni, sistem yang diterapkan saat ini terlalu banyak aturan yang mengikat, tetapi tidak diimbangi dengan perluasan kawasan TPST Bantargebang.

"Sekarang, kalau mau kerja, harus ada SPJ (surat perintah jalan). Ada aturan ini, ada aturan itu. Lebih enak dulu sih menurut saya. Sekarang maksimal kerja juga cuma bisa satu rit. Biar kata sudah di Bantargebang, nunggunya itu kelamaan," ujar Doni.

Menurut Doni, lamanya proses pembuangan sampah disebabkan kapasitas TPST Bantargebang yang sudah mendekati maksimal. Dia pun meragukan penambahan truk sampah dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang bertujuan memperlancar pengangkutan sampah di Jakarta.

"Saya enggak yakin itu efektif. Kalau truknya makin banyak, tapi tempat buangnya sama saja kayak begini, ya sama saja bohong," ucap Doni. (Baca: Sopir Truk Sampah DKI Jakarta Sering "Nombok" Uang Solar dan Tol)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com