Ahok: Presiden yang Berhak Berhentikan Reklamasi, Bukan Menteri

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purmama mengatakan, pelaksanaan reklamasi di Teluk Jakarta mengacu terhadap Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995. Atas dasar itu, ia menilai yang berhak memutuskan menghentikan reklamasi adalah Presiden dan bukan menteri.

"Seorang menteri tidak bisa mengeluarkan surat pemberhentian karena dasar hukum reklamasi adalah Kepres. Di mana ada negara Keppres bisa kalah dari Kepmen," ujar Ahok kepada majelis hakim saat sidang kasus suap proyek reklamasi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (25/7/2016).

Ahok diketahui memang kerap mempermasalahkan keputusan Menteri Koordinator Maritim Rizal Ramli yang menyatakan menghentikan proses penghentian reklamasi Pulau G. Pada sidang suap reklamasi sendiri, kepada majelis hakim, Ahok mengatakan keputusan yang dikeluarkan Rizal beberapa waktu lalu rencananya akan dibahas dalam rapat terbatas di Istana Negara.

"Ini yang mau dibawa dibawa ke ratas presiden. Jadi  yang berhak mengatakan ini berhenti atau tidak berhenti ini adalah presiden, bukan menteri," kata dia lagi. (Baca: Jokowi Akan Gelar Rapat Terbatas Bahas Surat Ahok soal Pembatalan Reklamasi Pulau G)