Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Para Pengemudi Taksi "Online" Tolak Razia dan Permenhub 32

Kompas.com - 03/08/2016, 12:33 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ratusan pengemudi taksi online menggelar aksi unjuk rasa di depan MGK Mall, di Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (3/8/2016).

Mereka menolak Peraturan Menteri Perhubungan (Permen/PM) Perhubungan No 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Mereka berkumpul sambil membawa ratusan kendaraan. Para pengemudi itu berasal dari wilayah Jabodetabek.

Aksi dilakukan hanya dengan berkumpul dan membawa spanduk aspirasi. Spanduk bertuliskan "Tolak Arogansi Aparat Dishub dan Tolak Intimidasi Aparat Bandara Soetta - Forum Komunikasi Pengemudi Online (FKPO)".

Para pengemudi itu gabungan pengemudi taksi online yang menggunakan aplikasi Uber, Go Car dan Grab Car.

Koordinator Advokasi Community Car Online (CCO) Adriawal Simanjuntak mengatakan, akan ada 1.000 pengemudi taksi online yang akan berkumpul di lokasi untuk menggelar aksi demo.

"Sekarang ini sudah ratusan yang datang, target kami seribu. Karena yang dari Bogor dan Tangerang masih di jalan," kata Andriawal.

Andriawal mengatakan, setelah berkumpul, rencananya mereka akan berangkat ke Istana Presiden, Kementerian Perhubungan, dan DPR. Namun, rencana ini masih didiskusikan lagi.

"Kami lihat situasi dulu, kami kumpulin dulu pengemudi online," ujar Andriawal.

Koordinator Lapangan Community Car Online (CCO) Endang Joni Setiawan mengatakan, salah satu tuntutan mereka adalah meminta Permenhub 32 Tahun 2016 dihapuskan.

"Permen 32 sangat mengganggu, kalau bisa digugurkan atau dihapuskan," ujar Endang.

Mereka juga menentang razia yang beberapa hari lalu dilakukan Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI terhadap taksi online.

"Razia Dishub itu semena-mena karena Permen 32 itu saja belum ketuk palu," kata Endang.

Permenhub 32 Tahun 2016 diketahui baru akan berlaku pada Oktober 2016. Namun, pihaknya menyayangkan Dishub yang sudah menggelar razia.

Selain itu, Permenhub 32 Tahun 2016 sedang digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Kompas TV Beragam Polemik Taksi "Online" (Bag. 2)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com