Permudah Pengurusan Sertifikat, BPHTB di Bawah Rp 2 Miliar Digratiskan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI membuat kebijakan untuk mempercepat proses sertifikasi tanah-tanah di Jakarta.

Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil mengumumkan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk lahan dengan nilai jual obyek pajak di bawah Rp 2 miliar.

"Di Jakarta, dengan dukungan Pak Gubernur, akan dibebaskan BPHTB sampai Rp 2 miliar. Tidak harus bayar BPHTB yang selama ini jadi beban masyarakat sehingga tidak mau mengurus sertifikat," ujar Sofyan di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jalan Sisingamaraja, Jakarta Selatan, Kamis (11/8/2016).

Sehingga, kata Sofyan, warga yang belum mengurus sertifikat lahannya hanya membayar biaya sertifikat saja.

"Dengan Rp 300.000 saja BPN akan keluarkan sertifikat," ujar Sofyan.

Sofyan berharap dalam satu tahun ke depan, semua tanah di Jakarta sudah bersertifikat. Kebijakan ini juga didahului dengan program pemetaan tanah di Jakarta. Nantinya, seluruh tanah di Jakarta akan didata.

Sehingga, akan diketahui mana saja tanah yang terlantar atau yang sedang sengketa. Program pemetaan tanah ini bukan hanya dilakukan di Jakarta. Sofyan mengatakan program serupa juga dilakukan di Surabaya dan Batam.

Semua itu disampaikan Sofyan setelah melakukan rapat internal bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Terkait hal ini, Basuki mengatakan kebijakan ini cocok untuk warga yang memiliki pendapatan UMP. (Baca: Ahok Duga Ada Mafia yang Khusus Urus Sertifikat Tanah)

Orang yang pendapatan UMP, kata Basuki, akan sulit membuat sertifikat untuk tanahnya. Hal ini disebabkan BPHTB yang mahal.

"Seolah ada oknum yang mahalin, padahal bayar BPHTB-nya yang mahal. Ya sudah kalau gitu yang nilainya Rp 2 miliar, BPHTB dinolkan saja. Dengan cara ini, orang bergaji UMP juga bisa bayar (sertifikat)," ujar Basuki atau Ahok.

Ahok juga mendukung program pemetaan tanah Jakarta. Dia mengatakan peta tersebut akan dibuat hingga ke tingkat kelurahan. Ahok akan menekan lurah untuk melapor jika ada tanah yang terlantar di wilayah mereka. (Baca: Punya Rumah Di Bawah Rp 1 Miliar, Warga Jakarta Bebas Bayar PBB-P2)