Prabowo Soenirman Sesalkan Pembelian Lahan Eks Kedubes Inggris

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Prabowo Soenirman menyesalkan pembelian lahan eks Kedubes Inggris oleh Pemprov DKI. Ia menilai pembelian lahan yang disebut mencapai Rp 479 miliar itu terlampau mahal untuk ukuran program yang tidak mendesak.

"Sudah dari awal saya tetap menolak pembeliannya karena secara urgensi juga tidak terlalu dibutuhkan," ujar Prabowo di Gedung DPRD DKI, Rabu (7/9/2016).

Pembelian lahan eks Kedubes Inggris oleh Pemprov DKI diketahui dilakukan pada akhir Agustus lalu. Lahan seluas 4,18 hektar yang berlokasi di sekitar Bundaran HI itu rencananya akan dijadikan kantor call center 112 dan taman kota.

Prabowo menyoroti penggunaan lahan untuk taman kota. Ia menilai, jika memang untuk ruang terbuka hijau, Pemprov DKI harusnya sudah mendapat lahan yang banyak di lokasi lain.

Ia kemudian memaparkan mengenai ketersediaan lahan terbuka hijau di Jakarta yang hanya 9 persen, atau jauh dari jumlah ideal yang mencapai 30 persen dari total luas wilayah.

"Seharusnya kalau mau mengejar ketertinggalan target membuka ruang terbuka hijau dengan kondisi saat ini, Gubernur harus lebih arif mengambil kebijakan," ujar Prabowo.

Pembelian lahan eks Kedubess Inggris oleh Pemprov DKI disepakati dilakukan pada 25 Agustus 2016.

"Sudah, harga jualnya di posisi Rp 479 miliar," kata Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Djafar M di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin (5/9/2016).

Dana pembelian itu, menurut dia, memakai anggaran Dinas Pertamanan dan Pemakaman pada APBD 2016. Rencananya, setelah penandatangan MoU antara Djafar dan perwakilan Kedubes Inggris, akan dilakukan pelepasan hak pada 13 September 2016 mendatang.