Ini Alasan Sandiaga Ingin Batasi Mobil Mewah di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com — Calon wakil gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, melihat jalan-jalan protokol di Jakarta lebih banyak dilalui mobil mewah hingga akhirnya kerap menimbulkan kemacetan.

Hal itu diungkapkan sekaligus untuk menjelaskan pertimbangannya tentang rencana membuat kebijakan pembatasan mobil-mobil mewah, tetapi tetap mendukung pemasaran mobil murah ramah lingkungan atau low cost green car (LCGC).

"Kalau LCGC karena itu program pemerintah dan menciptakan lapangan pekerjaan. Namun, mobil mewah itu, kalau dilihat kasatmata, di jalan-jalan protokol itu adanya mobil-mobil mewah. Saya sih melihatnya seperti itu saja," ujarnya.

"Mungkin, secara jumlah, LCGC lebih banyak, tetapi enggak banyak jalan. Malah mobil-mobil mewah itu yang (saat penerapan kebijakan) ganjil genap selalu mondar-mandir. Mereka dimiliki oleh orang-orang berduit," kata Sandi seusai menemui warga RW 03 Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa (1/11/2016) malam.

(Baca: Sandiaga Ingin Batasi Pembelian Mobil Mewah, tetapi Dukung Program LCGC)

Atas dasar pemikiran tersebut, Sandi mengajak warga Jakarta dari kalangan menengah ke atas agar mulai mengurangi penggunaan kendaraan pribadi mereka. Jika hal itu berhasil, Sandi meyakini sedikit demi sedikit kemacetan di Jakarta akan terurai.

"Jadi, menurut saya, harus ada paling enggak kesadaranlah dari (orang) yang berduit untuk mengurangi beban di jalan," tutur Sandi.

Ide membatasi mobil-mobil mewah ini disebut dia merupakan satu dari sekian program kerja yang telah disusun bersama Anies Baswedan, calon gubernur pasangan Sandi.

Ide pembatasan mobil mewah tersebut juga sedang dikaji oleh tim pakar yang dibentuk tim internal Anies-Sandi.

Nantinya, tim pakar akan merampungkan ide itu hingga akhirnya siap untuk dipaparkan saat debat publik oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

Targetnya, semua program kerja Anies-Sandi akan diselesaikan sebulan sampai dua bulan sebelum debat publik dimulai oleh KPUD DKI Jakarta.