Mengapa Masih Banyak Warga Miskin di Jakarta?

JAKARTA, KOMPAS.com - Musim kampanye kerap jadi ajang para pasangan calon untuk umbar janji akan memberikan bantuan ke masyarakat. Tak terkecuali pada Pilkada DKI, banyak janji maupun kontrak politik yang dilakukan pasangan calon gubernur-wakil gubernur saat berkampanye dan menemui warga di permukiman padat serta kumuh.

Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Jakarta Selatan, Kelik Miyarto, mengungkapkan soal kesulitan hidup warga yang sering ditemuinya. Jakarta Selatan sebagai wilayah paling rendah tingkat kemiskinannya di Jakarta, menjadi potret masih adanya kemiskinan yang parah di tengah hunian-hunian mewah.

Menurut data terpadu penanganan fakir miskin Kota Jakarta Selatan, terdapat 36.811 rumah tangga sasaran dan 144.986 jiwa di Jakarta Selatan yang perlu bantuan pemerintah.

Kemiskinan yang paling banyak adalah kategori desil 1 atau rumah tangga dan indivdu dengan kondisi kesejahteraan 10 persen terendah di Indonesia.

"Seringkali, saya dari pemberdayaan masyarakat melihat masalah kemiskinan itu sebetulnya masalah mindset," kata Kelik, kepada Kompas.com, Kamis (3/11/2016).

(Baca: Kata Warga Jakarta soal Program BLT Agus dan Anies)

Mindset yang dimaksud Kelik adalah cara pandang dan etos kerja masyarakat yang lebih cenderung konsumtif ketimbang produktif. Kelik mencontohkan banyaknya pedagang yang belum mengatur keuangan dengan baik.

Dia juga mengatakan dengan banyaknya bantuan yang diterima masyarakat Jakarta, harusnya angka kemiskinan semakin menurun.

"Ada KJP, BOP, dan BOS untuk pendidikan, ada BPJS untuk kesehatan, ada bis sekolah gratis, rumah susun, dan bantuan pemerintah pusat seperti Jamkesmas, raskin, dan banyak yang lain. Meski saat ini diakui masih kurang sinergi antar SKPD yang menjalankan," kata Kelik.

Di tengah munculnya perdebatan mengenai bantuan langsung tunai (BLT) antara para cagub-cawagub DKI, Kelik meyebut bahwa program serupa masih dijalankan Pemprov DKI Jakarta.

Program tersebut adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) disebut pertama digagas saat krisis moneter melanda Indonesia pada medio 1998. Pemprov DKI saat itu menganggarkan dana untuk tiap kelurahan yang bisa jadi sumber permodalan untuk masyarakat.

Harapannya, masyarakat bisa memulai usaha dengan uang tunai yang diberikan.

"Waktu itu siapa aja mau pinjam ya dikasih, tapi kemudian banyak yang dipakai tidak sesuai peruntukannya maka disetop," kata Kelik.

(Baca: Anies: Kemiskinan Itu Bukan Angka, Kemiskinan Itu Rasa)

PPMK kini masih dianggarkan, namun hanya diberikan di 230 kelurahan dari 267 kelurahan di Jakarta. Untuk kelurahan yang tidak ada rumah tangga dan individu miskinnya seperti Melawai dan Senayan, tidak lagi dikucurkan dana PPMK.

Dengan besaran antara Rp 100 juta hingga Rp 325 juta, anggaran PPMK kini tidak diberikan cuma-cuma, melainkan bina fisik untuk membangun sarana umum, bina sosial untuk pelatihan keterampilan, dan bina ekonomi untuk permodalan usaha.

"Ada banyak bantuan yang bisa dioptimalkan, yang menjadi tugas adalah mengubah mindset masyarakat untuk mau kerja," ujarnya.