Cegah Listrik di Sekolah Padam Lagi, DKI Akan Buat MoU dengan PLN

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, tidak ingin pemadaman listrik oleh PLN di sekolah-sekolah milik DKI karena masalah tunggakan terjadi lagi. Dia ingin membuat perjanjian kerjasama dengan PLN.

"Saya sudah langsung perintahkan Biro Tata Pemerintahan dan Biro Hukum untuk menyiapkan MoU dengan PLN. MoU ini untuk menggaransi tidak ada lagi sekolah yang dimatikan listriknya," ujar Soni, sapaan Sumarsono, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (23/11/2016).

Soni mengatakan, aliran listrik sekolah banyak yang menunggak karena ada dua kemungkinan. Pertama, ada kesalahan input dalam sistem e-budgeting APBD DKI 2016. Kedua, anggaran listrik sudah diinput ke dalam sistem e-budgeting tetapi tidak terekam.

"Ini dua hal yang harus kami selidiki, nanti baru ketahuan. Kalau sudin tidak memasukkan, itu harus ada tindakan. Tapi kalau kesalahannya karena teknologi, tidak terekam, itu artinya kesalahan teknis, sistem harus diperbaiki," kata Soni.

Soni ingin pembayaran listrik dilakukan di akhir tahun anggaran setelah pemakaian. Jadi pembayaran tidak dihitung per bulan. Hal ini agar sekolah tidak lagi menjadi korban dari kesalahan administrasi yang dilakukan Dinas Pendidikan DKI.

Alasan itulah yang membuat Soni ingin membuat perjanjian kerjasama dengan PLN.