Djarot Ingin Naikkan Dana Operasional RT dan RW

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, mengatakan bahwa dia sudah berencana untuk menaikkan dana operasional RT dan RW.

Djarot mengatakan hal itu saat "blusukan" di RT 06, Kelurahan Makassar, Jakarta Timur, Kamis (8/12/2016).

Saat itu, Ketua RT 06 Kelurahan Makassar, Supradi, mengatakan bahwa pekerjaan ketua RT lebih berat dibanding petugas LMK (Lembaga Musyawarah Kelurahan) tetapi dana operasional LMK justru lebih besar dibanding  RT. Belum lagi, ketua RT harus membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

"Pak Supradi, sebelum saya cuti, saya sudah berbicara di Pemprov. Dana operasional RT dan RW jomplang jika dibandingkan dengan LMK," kata Djarot.

Namun Djarot menegaskan bahwa dana operasional itu bukan gaji. "Ini bukan gaji loh ya, ini dana operasional untuk dikelola RT dan RW. Tidak untuk dibawa pulang sama pengurus RT dan RW," ujar Djarot.

Djarot menambahkan bahwa dana operasional itu berasal dari APBD DKI. Karena itu Surat Pertanggungjawaban harus tetap dibuat.

Djarot mengatakan SPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban atas APBD DKI yang sudah digunakan. Dana operasional untuk RT tiap bulan sebesar Rp 975.000 sementara untuk RW sebesar Rp 1.200.000.