Ada Sanksi Bagi Pendukung yang Mengganggu Debat Cagub-Cawagub

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta, Dahlia Umar, mengatakan pihaknya akan mengatur pendukung calon gubernur dan calon wakil gubernur pada sesi debat perdana 13 Januari 2017 mendatang.

Dahlia menuturkan, KPU DKI telah meminta representasi tim pasangan calon untuk masuk ke kepanitiaan di KPUD. Mereka bertanggungjawab untuk mengatur masing-masing pendukung yang hadir di lokasi debat cagub-cawagub DKI Jakarta.

"Ada ketentuan sanksi bagi pendukung. Kalau ada pendukung yang berusaha atau sudah mengacaukan konsentrasi atau forum, yang mengatur adalah tim mereka dari kepanitiaan KPU," ucap Dahlia dalam sebuah acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/1/2017).

(Baca: Debat Cagub-Cawagub DKI, Momentum Raup Suara "Swing Voters")

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menegaskan pentingnya para pendukung menjaga ketertiban.

Ia berkaca pada pengalaman menjadi panelis debat capres 2014 lalu. Para pendukung perlu diatur agar tertib karena mereka kerap melakukan gerak gerik yang berpotensi memecah konsentrasi para kandidat.

Para kandidat dibatasi waktu untuk menjawab pertanyaan sedangkan banyak hal yang ingin mereka sampaikan sehingga dibutuhkan suasana kondusif.

"Saya berharap untuk kelancaran proses ini, kalau pun ada pendukung, mereka mendukung di tempat lain. Mereka yang masuk (ke ruang debat) adalah mereka yang sudah diseleksi, tertib dan kalau dikasih kesempatan bertanya mereka akan bertanya," kata Hikmahanto.