Ahok: Saya Bingung, Ide Paslon 1 Bertentangan dengan Aturan

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan dua, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, mengaku bingung dengan program kartu "Satu Jakarta" yang diusung pasangan calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan satu, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.

Menurut Ahok, Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinannya sudah memiliki program serupa bernama, kartu "Jakarta One".

"Mau meluncurkan kartu 'Satu Jakarta', kami Juni lalu bersama Bank Indonesia sudah meluncurkan kartu 'Jakarta One'. Bagaimana bisa membuat kartu tanpa persetujuan (Bank Indonesia?" kata Ahok dalam debat publik di Jakarta, Jumat (13/1/2017) malam.

"Saya bingung ide paslon (pasangan calon) nomor satu ini bertentangan dengan aturan dan copy bolak balik nama program kami (Ahok-Djarot). Gimana solusinya," kata Ahok.

Ahok juga menyindir rencana paslon satu mengucurkan dana tunai bagi warga miskin, dan dana bergulir bagi komunitas serta RW.  Ahok mengaku heran dengan gagasan itu mengingatkan macetnya dana bergulir yang disalurkan Pemprov DKI Jakarta pada masa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dan Sylviana menjadi Wali Kota Jakarta Pusat.

Menurut Ahok, banyak pejabat dan penerima dana bergulir yang akhirnya masuk penjara.

Sylviana kemudian menjelaskan alasan pasangan Agus-Sylvi merencanakan program kartu "Satu Jakarta". Sylviana yang juga mantan Deputi Gubernur bidang Budaya dan Pariwisata DKI Jakarta itu menyatakan, kartu "Satu Jakarta" dapat dipergunakan untuk Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Sehat (KJS), transportasi, dan ATM.

"Kami yakin bahwa kartu 'Satu Jakarta' bukan hanya launching tapi juga realisasi. Itu akhirnya kenapa saya dan Mas Agus sepakat mengeluarkan 'Satu Jakarta', merealisasi nyata bukan launching, ekspose media massa, tapi enggak guna," kata Sylviana.

Ahok lalu menanggapi Sylviana dengan mengatakan, pasangan calon nomor pemilihan satu tidak mengerti aturan keuangan. Kata Ahok, Pemprov DKI Jakarta sudah bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menerapkan sistem transaksi non-tunai.

Ahok kemudian menjelaskan penyebab keterlambatan realisasi kartu "Jakarta One".

"Ada salah cetak, tapi Bank Indonesia izinkan untuk menerbitkan kartu 'Jakarta One'. Karena kami punya database 652 ribu pemegang KJP, penghuni rusun, pelaku UMKM semua didaftarkan (pakai kartu 'Jakarta One'). Kami juga sudah menyepakati MoU dengan bank lain dengan dashboard Bank DKI dan data ada di Diskominfo," kata Ahok.