Saefullah Sebut PNS yang Terlibat Pungli Harus Dikeluarkan dari "Gerbong"

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, seluruh pejabat Pemprov DKI sudah berjuang memberantas pungutan liar (pungli). Dia mengingat ucapan Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang meminta gaji PNS dibayar tepat waktu.

Pembayaran gaji yang tinggi dan dibayar tepat waktu diharapkan menghindari PNS terlibat melakukan pungli.

"Kami sudah berjuang nih di DKI. Tahun lalu petahana kan marah, 'itu bayar keringat orang harus tepat waktu'. Tahun ini pun kami sudah minta awal Februari semua gaji Januari harus sudah dibayar full," ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (26/1/2017).

Pernyataan Saefullah itu terkait praktik pungli yang dilakukan oknum di Kelurahan Pondok Labu terhadap pekerja harian lepas (PHL). Saefullah mengatakan segala proses transaksi sudah bersih di jajaran atas dan tidak ada pungli dalam penerbitan surat pencairan dana.

Saefullah kecewa karena ternyata masih ada PNS di tingkat bawah yang melakukan pungutan. Dia menegaskan PNS tersebut tidak bisa mencontoh kerja para atasannya dan harus dicopot dari jabatannya.

"Kalau di bawah masih main berarti dia enggak ikut atasan dong, harus dikeluarkan dari gerbong," ujar Saefullah.

(Baca: Terbongkarnya Pungli dalam Perekrutan PHL)

Kepala Inspektorat DKI Jakarta Zainal sebelumnya mengatakan ada oknum yang meminta uang kepada PHL. Oknum tersebut merupakan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan Hidup di Kelurahan Pondok Labu dengan inisial MS.

MS meminta uang sebesar Rp 400.000 per PHL dengan iming-iming bisa memperpanjang kontrak. Ada lima orang PHL yang dimintai uang oleh MS.

Zainal mengatakan praktik pungli ini bisa terungkap karena ada laporan dari korban. Dari lima orang yang memberikan uang kepada MS, ada satu orang yang tidak diterima kembali menjadi PHL dan melapor.