Ahok Ceritakan Makmurnya PNS DKI di Bawah Kepemimpinannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, menanggapi pernyataan calon gubernur lainnya soal rendahnya penilaian kerja oleh pemerintah pusat.

Ahok mengklaim para PNS berbahagia dan makmur di bawah kepemimpinannya.

"Saya temukan banyak PNS naik eselon dua begitu bersyukur, 'Saya bangga sebagai PNS yang tidak pernah sebelumnya jadi kebanggan buat kami'," ujar Ahok menirukan kata-kata PNS itu. 

(Baca juga: Cara Ahok-Djarot Besihkan Pungli di Birokrasi Pemprov DKI Jakarta)

Kata Ahok, para PNS jujur yang naik jabatan menjadi eselon II kini bisa membawa uang banyak ke rumah dengan cara halal. Mereka juga bisa memberangkatkan keluarganya umrah.

Ahok mengatakan, itu semua terwujud akibat seleksi terbuka yang diterapkannya.

Ahok membandingkan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (LAKIP) yang dipakai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan parameter penilainnya.

Menurut dia, ada perbedaan di antara keduanya. Ia mencontohkan penilaian terhadap kinerja Dinas Tata Air.

Jika berdasarkan LAKIP, kinerja dinas tersebut dinilai dari berapa panjang sungai yang dikeruknya.

Sementara itu, menurut Ahok, kerja Dinas Tata Air dinilai lewat berapa lama genangan air bertahan di wilayah itu.

Tak peduli seberapa panjang dan bersih sungai, jika genangan bertahan lebih dari sehari, maka tetap dianggap gagal.

Penilaian kerja ini berpengaruh terhadap besaran tunjangan kinerja daerah (TKD) yang mereka terima tiap bulannya.

"Tapi dalam TKD, kami hanya mencapai 80-90 persen, karena tidak mudah mencapai target," ujar Ahok.

Ia juga membantah ucapan Anies yang soal pemimpin yang harus merangkul dan bukan memukul.

(Baca juga: Agus Nilai Kepemimpinan Ahok Matikan Kreativitas Birokrat)

Ahok membanggakan sejumlah kegiatannya yang hampir selalu menghadiri pernikahan PNS dan mengadakan nonton bioskop bersama para PHL.

"Bagaiamana Jakarta bersih kalau PNS-nya tidak bekerja dengan hati?" ucap Ahok.