Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Ingin PNS DKI Bekerja Dikejar Target, Bukan Rasa Takut

Kompas.com - 27/01/2017, 22:42 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan komitmennya untuk membangun birokrasi yang profesional. Anies akan memberi waktu enam bulan kepada PNS DKI untuk memenuhi target kerja mereka.

"Semua posisi baru diiringi dengan tanda tangan komitmen integritas dan komitmen targetnya. Jika enam bulan target itu tidak tercapai, maka yang tanda tangan otomatis menggunakan surat itu sebagai pengunduran diri," ujar Anies dalam debat cagub dan cawagub di Hotel Bidakara, Jumat (27/1/2017).

Anies ingin PNS DKI Jakarta bekerja dengan target tersebut.

"Jadi mereka dikejar dengan target, bukan dikejar oleh rasa takut. Dan target itu disepakati di awal," ujar Anies.

Anies ingin menjadi pemimpin yang menghadirkan rasa aman dan motivasi bekerja bagi PNS DKI. Dia ingin menciptakan suasana kerja yang positif.

Sebenarnya, Pemprov DKI sudah menerapkan pemberian target tersebut kepada PNS DKI. Tiap PNS DKI memiliki key performance indicators (KPI) sebagai pengukur kinerja PNS DKI.

Pejabat yang tidak memenuhi target bisa dicopot. KPI PNS DKI juga untuk menentukan besar tunjangan kinerja daerah (TKD) yang mereka dapat.

Hanya saja, tidak ada aturan PNS DKI akan dicopot dari jabatan jika target tidak terpenuhi selama enam bulan.

Tadi siang, para kepala SKPD baru saja menandatangani KPI mereka masing-masing di hadapan Plt Gubernur DKI Sumarsono di Balai Kota.

Kompas TV Sylvi: Assalamu'alaikum Pak Menteri, Eh Pak Anies (Debat Pilkada DKI Jakarta â?? Bag 5)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kompolnas Tetap Dorong Brigadir RAT Diotopsi: Untuk Memperjelas Penyebab Kematian

Kompolnas Tetap Dorong Brigadir RAT Diotopsi: Untuk Memperjelas Penyebab Kematian

Megapolitan
Bule AS Terkesan dengan KRL Jakarta: Lebih Bagus dan Bersih dari Subway New York dan Chicago

Bule AS Terkesan dengan KRL Jakarta: Lebih Bagus dan Bersih dari Subway New York dan Chicago

Megapolitan
Kompolnas Dorong Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Bunuh Diri Brigadir RAT Secara Profesional

Kompolnas Dorong Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Bunuh Diri Brigadir RAT Secara Profesional

Megapolitan
Tak Terkait SARA, Perusakan Gerobak Bubur di Jatinegara Murni Aksi Premanisme

Tak Terkait SARA, Perusakan Gerobak Bubur di Jatinegara Murni Aksi Premanisme

Megapolitan
Polisi Bubarkan Pemuda yang Nongkrong Hingga Larut Malam di Jakut Demi Hindari Tawuran

Polisi Bubarkan Pemuda yang Nongkrong Hingga Larut Malam di Jakut Demi Hindari Tawuran

Megapolitan
Dua Pemuda Terjerat Pinjol Pilih Merampok, Berakhir Dipenjara dengan Ancaman Hukuman 12 Tahun

Dua Pemuda Terjerat Pinjol Pilih Merampok, Berakhir Dipenjara dengan Ancaman Hukuman 12 Tahun

Megapolitan
Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com