Menelisik Peringkat Kemendikbud yang Diperdebatkan Ahok dan Anies

JAKARTA, KOMPAS.com - Laporan Ombudsman soal peringkat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sempat menjadi bahan perdebatan dua calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dan Anies Baswedan.

Bermula ketika Anies menyinggung peringkat Jakarta yang berada di urutan 16 dari 33 provinsi dalam laporan Ombudsman RI.

"Ya sebetulnya kami maklum ya. Jakarta ini memang kota besar, orangnya banyak. Dari Ombudsman kami juara 16 dari 33 provinsi. Kalau Pak Anies di Kemendikbud juara 22 dari 22 kementerian gitu lho," ujar Basuki atau Ahok, dalam debat cagub dan cawagub DKI di Hotel Bidakara, Jumat (27/1/2017).

Anies Baswedan meluruskan pernyataan yang disampaikan Ahok. Menurut dia, peringkat Kemendikbud membaik di bawah kepemimpinannya.

"Data peringkat Kemendikbud 22 dari 22 itu angka sebelum saya bertugas, setelahnya meningkat menjadi sembilan. Maaf kesannya menyombongkan diri, tetapi kami perbaiki dan Insya Allah kalau kami terpilih, akan kami bereskan Jakarta," ujar Anies.

(Baca: Ahok: Kalau Pak Anies, di Kemendikbud Juara 22 dari 22 Kementerian)

Adapun Anies menjabat sebagai Mendikbud pada 27 Oktober 2014 hingga 27 Juli 2016. Data yang disampaikan Ahok adalah data Ombudsman soal kepatuhan pemerintah pusat dan daerah terhadap standar pelayanan publik.

Penelitian ini dilakukan dua periode, yakni pada Maret-Mei 2015 dan Agustus-Oktober 2015. Jika memerhatikan waktu penelitian, Kemendikbud sudah berada di bawah kepemiminan Anies.

Menurut penelitian tersebut, Kemendikbud benar mendapatkan peringkat 22 dari 22 kementerian. Kemendikbud masuk dalam zona merah yang berarti rendah tingkat kepatuhan.

Namun, pada penelitian Ombudsman tahun 2016, peringkat Kemendikbud melesat ke zona hijau yang berarti tingkat kepatuhan tinggi. Kemendikbud berada di urutan 9 dari 25 kementerian.

(Baca: Anies: Peringkat Kemendikbud 22 dari 22 Itu Sebelum Saya Bertugas)