Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pernyataan Ahok soal Hubungan SBY-Ma'ruf Bisa Pengaruhi Elektabilitas

Kompas.com - 01/02/2017, 21:09 WIB
Nursita Sari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai, pernyataan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan tim pengacaranya yang menyinggung adanya komunikasi antara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin bisa memengaruhi elektabilitas Ahok pada Pilkada DKI.

Yunarto mengatakan aspek primordial dan komunikasi menjadi salah satu titik lemah Ahok.

"Apa yang terjadi dengan KH Ma'ruf Amin, menurut saya suka atau tidak ini akan jadi polemik dan akan berpotensi memunculkan kembali asumsi-asumsi yang selama ini muncul terhadap Ahok," ujar Yunarto di Kantor Charta Politika, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (1/2/2017).

Yunarto menuturkan, Ahok kemungkinan menghabiskan energi dalam dua pekan terakhir menjelang pemungutan suara pada Pilkada DKI 2017 untuk menangani polemik tersebut. Ahok harus memiliki sikap yang bijak untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut.

"Kalau tidak ditanggulangi dengan sikap yang lebih bijak dari Ahok, bukan tidak mungkin dalam sisa waktu dua minggu dia akan berkutat dan menghabiskan energi dengan isu ini," kata dia.

Yunarto mengatakan, situasi saat ini bisa saja seperti situasi beberapa bulan lalu saat berbagai pihak memperdebatkan apakah Ahok menodakan agama atau tidak.

"Sekarang orang berdebat apakah Ahok bersikap tidak sopan terhadap Ma'ruf Amin atau bersikap sewajarnya," ucap Yunarto.

Menurut Yunarto, situasi ini harus segera ditangani Ahok. Hal ini berkaitan dengan isu primordial yang menjadi salah satu titik lemah Ahok yang menurunkan elektabilitas Ahok pada beberapa bulan sebelumnya.

"Ini kan isunya sama, berkaitan dengan isu-isu primordial dan gaya komunikasi beliau (Ahok). Jadi kalau berkaca dengan pengalaman kemarin, isu ini sangat sensitif dengan elektabilitas Ahok," tutur dia.

Dalam persidangan kasus dugaan penodaan agama pada Selasa (31/1/2017) kemarin, tim kuasa hukum menanyakan soal komunikasi antara SBY dan Ma'ruf. Komuniasi per telepon itu disebut berisi permintaan SBY agar Ma'ruf menerima kunjungan pasangan cagub-cawagub nomor pemilihan satu, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, di Kantor PBNU.

Tim kuasa hukum Ahok juga mengonfirmasi permintaan SBY agar MUI segera mengekuarkan fatwa terkait ucapan Ahok di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016.

Ma'ruf membantah hal itu.

Namun tim kuasa hukum Ahok mengaku mereka punya bukti tentang komunikasi dan permintaan SBY itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Rabu 1 Mei 2024 dan Besok: Tengah Malam ini Berawan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Rabu 1 Mei 2024 dan Besok: Tengah Malam ini Berawan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Spanduk Protes “Jalan Ini Sudah Mati” di Cipayung Depok | Polisi Temukan Tisu “Magic” di Tas Hitam Diduga Milik Brigadir RAT

[POPULER JABODETABEK] Spanduk Protes “Jalan Ini Sudah Mati” di Cipayung Depok | Polisi Temukan Tisu “Magic” di Tas Hitam Diduga Milik Brigadir RAT

Megapolitan
Polda Metro Jaya Kerahkan 3.454 Personel Amankan Hari Buruh di Jakarta

Polda Metro Jaya Kerahkan 3.454 Personel Amankan Hari Buruh di Jakarta

Megapolitan
Terima Mandat Partai Golkar, Benyamin-Pilar Saga Tetap Ikut Bursa Cawalkot Tangsel dari PDIP

Terima Mandat Partai Golkar, Benyamin-Pilar Saga Tetap Ikut Bursa Cawalkot Tangsel dari PDIP

Megapolitan
Brigadir RAT Bunuh Diri dengan Pistol, Psikolog: Perlu Dicek Riwayat Kesehatan Jiwanya

Brigadir RAT Bunuh Diri dengan Pistol, Psikolog: Perlu Dicek Riwayat Kesehatan Jiwanya

Megapolitan
'Mayday', 15.000 Orang Buruh dari Bekasi Bakal Unjuk Rasa ke Istana Negara dan MK

"Mayday", 15.000 Orang Buruh dari Bekasi Bakal Unjuk Rasa ke Istana Negara dan MK

Megapolitan
Maju Pilkada 2024, 2 Kader PDI-P yang Pernah Jadi Walkot Bekasi Juga Daftar Lewat PKB

Maju Pilkada 2024, 2 Kader PDI-P yang Pernah Jadi Walkot Bekasi Juga Daftar Lewat PKB

Megapolitan
3 Juta KTP Warga DKI Bakal Diganti Jadi DKJ pada Tahun Ini, Dukcapil: Masih Menunggu UU DKJ Diterapkan

3 Juta KTP Warga DKI Bakal Diganti Jadi DKJ pada Tahun Ini, Dukcapil: Masih Menunggu UU DKJ Diterapkan

Megapolitan
Saat Tekanan Batin Berujung pada Kecemasan yang Dapat Membuat Anggota Polisi Bunuh Diri

Saat Tekanan Batin Berujung pada Kecemasan yang Dapat Membuat Anggota Polisi Bunuh Diri

Megapolitan
PMI Jakbar Ajak Masyarakat Jadi Donor Darah di Hari Buruh

PMI Jakbar Ajak Masyarakat Jadi Donor Darah di Hari Buruh

Megapolitan
Gulirkan Nama Besar Jadi Bacagub DKI, PDI-P Disebut Ingin Tandingi Calon Partai Lain

Gulirkan Nama Besar Jadi Bacagub DKI, PDI-P Disebut Ingin Tandingi Calon Partai Lain

Megapolitan
Anggota Polisi Bunuh Diri, Psikolog Forensik: Ada Masalah Kesulitan Hidup Sekian Lama...

Anggota Polisi Bunuh Diri, Psikolog Forensik: Ada Masalah Kesulitan Hidup Sekian Lama...

Megapolitan
Warga Sebut Pabrik Arang di Balekambang Sebelumnya Juga Pernah Disegel

Warga Sebut Pabrik Arang di Balekambang Sebelumnya Juga Pernah Disegel

Megapolitan
Pengelola Sebut Warga Diduga Jual Beli Rusun Muara untuk Keuntungan Ekspres

Pengelola Sebut Warga Diduga Jual Beli Rusun Muara untuk Keuntungan Ekspres

Megapolitan
Nama Andika Perkasa Masuk Bursa Cagub DKI 2024, Pengamat: PDI-P Harus Gerak Cepat

Nama Andika Perkasa Masuk Bursa Cagub DKI 2024, Pengamat: PDI-P Harus Gerak Cepat

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com