Tim Anies-Sandi Minta KPU DKI Telusuri DPT Invalid

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim pemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno sempat mempermasalahkan mengenai dugaan adanya data invalid dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta.

Pembahasan mengenai data invalid tersebut terjadi cukup panjang saat rapat pleno terbuka penentuan DPT di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (6/4/2017) malam hingga Jumat (7/4/2017) dini hari.

Hingga akhirnya, KPU DKI memutuskan untuk melanjutkan pembahasan hal tersebut pada Jumat sore di Kantor KPU DKI di Jalan Salemba, Jakarta Pusat.

Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno menjelaskan, hal yang dipermasalahkan oleh tim pemenangan Anies-Sandi terkait adanya NIK dan NKK invalid pada DPT putaran kedua.

Baca: Total DPT Pilkada DKI Putaran Kedua Mencapai 7,2 Juta Pemilih

"Misalnya NIK depannya 10 tapi kan memang tidak ada provinsi yang kodenya 10. Ada juga standar NIK yang seharusnya 16 ini hanya 14 digit. Mereka minta itu ditelusuri. Besok kita lanjutkan dengan melibatkan Dukcapil, Bawaslu dan dua tim paslon," ujar Sumarno di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat dini hari.

Sumarno menjelaskan, agenda besok tidak akan merubah keputusan jumlah DPT putaran kedua yang berjumlah 7.218.280 orang. Dalam agenda tersebut nantinya hanya menyaring sejumlah pemilih yang masuk DPT, tetapi memiliki kecacatan secara administrasi.

"Oh enggak (mempengaruhi). Kita akan tandai saja diarsir dan mereka tidak akan kita daftarakan C6-nya. Jadi hanya dicantumkan tidak memenuhi syarat. Sama seperti pemilih yang meninggal dunia," ucap dia.

Baca: Soal Penambahan DPT, Anies Harap Tidak Ada Keanehan Saat Pemungutan Suara

Sumarno menambahkan, tidak semua data yang diberikan tim Anies-Sandi soal data invalid dapat diterima. Pihaknya perlu menkaji terlebih dahulu data-data tersebut.

"Misal kita temukan NIK luar DKI. Nah itu didefinisikan invalid. Padahal tidak seperti itu. Belum tentu kode luar DKI itu invalid. Sama seperti kalau pindah (tempat tinggal), NIK DKI itu tidak akan berubah. Yang berubah itu NKK-nya. Tapi itu dikategorikan invalid (oleh tim paslon)," kata Sumarno.