Hakim Nilai Ahok Timbulkan Kegaduhan

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis hakim menolak pembelaan penasihat hukum terdakwa, Basuki Tjahaja Purnama, terkait keterangan saksi ahli dalam kasus dugaan penodaan agama.

Adapun, penasihat hukum Basuki atau Ahok sebelumnya meminta hakim menolak keterangan saksi ahli.

"Terhadap pembelaan penasihat hukum, yang pada pokoknya mempersoalkan keterangan ahli yang harus diabaikan karena ahli punya kepentingan dan berafiliasi kepada FPI dan MUI. Pengadilan berpendapat pokok masalah bukan antara terdakwa, MUI dan FPI," ujar hakim dalam persidangan Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta, Selasa (9/5/2017).

Menurut hakim, perkara ini murni perkara pidana. Hakim mengatakan penasihat hukum seolah-olah menempatkan Ahok sebagai korban anti keberagaman.

Padahal, kasus itu terjadi atas kesalahan Ahok sendiri.

POOL / KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMO Terdakwa kasus dugaan penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengikuti sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2017). Majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana 2 tahun penjara. Basuki Tjahaja Purnama dan kuasa hukumnya menyatakan banding.

(baca: Tidak Merasa Bersalah Jadi Hal yang Memberatkan Vonis Ahok)

Sebelumnya, hakim menjatuhkan vonis 2 tahun penjara kepada Ahok.

"Menyatakan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama dan menjatuhkan penjara selama 2 tahun," ujar hakim.

Vonis hakim tersebut lebih berat dari tuntutan jaksa. Jaksa sebelumnya menuntut Ahok dengan hukuman 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun.