PT KAI Siap Selesaikan Masalah Lahan di Manggarai di Pengadilan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Daop I PT KAI John Roberto mengatakan, sertifikat hak pakai Nomor 47 Manggarai Tahun 1988 yang dikantongi PT KAI masih berlaku hingga saat ini. Sertifikat tersebut merupakan alas hak yang digunakan untuk menertibkan 11 bangunan di RW 12 Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, yang akan digunakan untuk mewujudkan integrasi moda transportasi massal, yakni pembangunan jalur kereta api ke Bandara Soekarno-Hatta.

Saat rapat mediasi bersama warga RW 12 Manggarai yang difasilitasi Komisi A DPRD DKI Jakarta, Senin (15/5/2017), Ketua Komisi A, Riano P Ahmad, mempertanyakan berlakunya sertifikat tersebut.

"Setahu saya ada jangka waktunya hak pakai itu," kata Riano saat rapat mediasi di ruang rapat Komisi A Gedung DPRD DKI.

John menjelaskan, dalam sertifikat hak pakai itu tidak dicantumkan masa berlakunya sertifikat tersebut. Untuk memastikan kebenarannya, Komisi A DPRD DKI Jakarta pun meminta salinan sertifikat hak pakai itu.

"Kami sampai saat ini masih memegang alas hak pakai. Di sini ada bunyi lamanya hak berlaku selama digunakan untuk kepentingan yang jelas," kata John.

Deputi II EVP Daop I Jakarta PT KAI Ari Soepriadi mengatakan, karena tanah yang dieksekusi adalah milik PT KAI, PT KAI hanya bisa memberikan uang ganti bongkar yang telah ditentukan dalam SK Direksi PT KAI Nomor: Kep.U/JB.312/IV/11/KA-2013. PT KAI tidak bisa memberikan uang kerahiman atau ganti rugi lainnya.

Apabila warga juga memiliki alas hak untuk tetap tinggal di rumah yang sudah mereka tempati puluhan tahun, PT KAI tidak mempermasalahkan jika kedua pihak menempuh jalur hukum.

"Apabila nanti memang proyek ini berjalan, warga mempunyai alas hak yang memang kuat dan dilindungi hukum juga, akan kami selesaikan di pengadilan," kata Ari dalam kesempatan yang sama.

PT KAI, kata Ari, akan mematuhi apapun putusan pengadilan tersebut.