Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPRD DKI Tolak Rencana Anggaran 2018 jika Tidak Diisi Program Anies-Sandi

Kompas.com - 08/06/2017, 08:36 WIB
Nursita Sari

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengatakan DPRD DKI Jakarta akan mengembalikan rencana anggaran 2018 yang diajukan Pemprov DKI Jakarta apabila isinya bukan program dan kegiatan gubernur-wakil gubernur terpilih DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Sebab menurut Taufik, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta 2018 seharusnya berisi program Anies-Sandi.

"Kalau bukan programnya Anies-Sandi ya kami balikin dong, untuk apa. Udah deh, itu udah miliknya Anies-Sandi, itu udah amanat rakyat," ujar Taufik, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (7/6/2017).

(baca: Program Anies-Sandi yang Masuk ke RKPD DKI 2018 Senilai Rp 1 Triliun)

Oleh karena itu, sebelum diajukan ke DPRD DKI Jakarta dalam kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) 2018, Taufik meminta sebaiknya Pemprov DKI Jakarta melakukan revisi dengan memasukkan semua program dan kegiatan Anies-Sandi.

"Makanya, dari sekarang sebaiknya programnya Anies-Sandi dimasukin," ucap Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta tersebut.

Taufik menyayangkan draf rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) DKI Jakarta 2018 yang menjadi acuan untuk menyusun KUA-PPAS hanya mengakomodasi 3.000 kegiatan senilai Rp 1 triliun milik Anies-Sandi.

Menurut Taufik, seharusnya rencana anggaran DKI Jakarta untuk 2018 berisi program Anies-Sandi.

"Anies sama Sandi memimpin mulai 2018, karenanya seluruh program 2018 ya programnya Anies-Sandi, enggak ada program yang lain. Kan lucu kalau ada program yang lain, masa ngejalanin program orang," ucap Taufik.

(baca: Taufik: Pemda Jangan "Ngeyel", 2018 Anies-Sandi Gubernurnya)

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah sebelumnya mengatakan, program Anies-Sandi yang masuk dalam RKPD ada sekitar 3.000 kegiatan.

"Laporan ke saya angkanya tidak signifikan ya, kecil, Rp 1 triliun dari 3.000 kegiatan itu kecil," ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (6/6/2017).

Secara keseluruhan, ada sekitar 7.000 kegiatan yang masuk dalam RKPD 2018 dengan total anggaran Rp 74 triliun. Itu sudah mencakup aspirasi dari tahapan musrenbang, reses DPRD DKI, dan juga kebutuhan masing-masing SKPD.

(baca: Anggaran Bantuan Sembako Anies-Sandi Capai Rp 104 Miliar)

Kompas TV Ahok Tak Masukan Program Anies di Anggaran Saat Ini
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com