JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Masrokhan mengatakan, anggaran yang dibutuhkan untuk pemberian bantuan sembako dalam kegiatan "pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas" pada 2018 mencapai Rp 104.544.000.000.
Anggaran tersebut sudah dimasukkan ke dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Dinas Sosial DKI Jakarta 2018. Adapun pemberian bantuan sembako itu dilakukan untuk merealisasikan visi dan misi gubernur-wakil gubernur terpilih DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
"Rp 104 miliar itu diplafonkan di Bappeda dalam usulan kemarin. Mudah-mudahan di Banggar (disetujui), kan kami eksekutif tergantung legislatif," ujar Masrokhan, saat dihubungi Kompas.com, Senin (5/6/2017).
Masrokhan menjelaskan, dana untuk pemberian bantuan sembako itu tidak dianggarkan di Dinas Sosial, melainkan diusulkan di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta. Sebab, pemberian bantuan sembako akan menggunakan sistem non-tunai atau kartu.
"Kemarin sudah dibahas oleh tim gubernur, itu nanti tidak ada di Dinas Sosial penganggarannya. Kami mengusulkan itu nanti bisa di BPKAD, itu dalam rangka untuk konversi masuk ke dalam kartu tadi," kata Masrokhan.
(baca: Anies-Sandi Beri Bantuan Sembako untuk Anak dan Lansia pada 2018)
Sesuai perencanaan dalam RKPD, ada tiga jenis sembako yang diadakan sebagai bantuan, yakni beras, gula, dan minyak goreng. Jenis sembako tersebut akan tersedia di e-warung.
Pemprov DKI nantinya akan mentransfer sejumlah dana ke rekening penerima bantuan untuk dibelanjakan di e-warung. Kartu tersebut hanya bisa digunakan untuk membeli beras, gula, dan minyak goreng. Adapun transaksi sepenuhnya menggunakan mesin elektronic data capture (EDC).
"Enggak (tunai), itu kan zaman dulu ya, sekarang model cashless. Itu mengurangi faktor salah sasaran, artinya dengan kartu itu lebih tepat sasaran karena akan lebih bisa dikontrol," ucap Masrokhan.
Masrokhan menuturkan, kegiatan "pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas" ini adalah hasil pembicaraan dengan tim sinkronisasi Anies-Sandi. Nantinya, penyediaan sembako untuk kegiatan ini akan bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, yakni PT Food Station Tjipinang Jaya.