Polisi Perlu Menyusun Basis Data Kejahatan dan Memetakan Masalah

Sekurangnya sejak 2005, modus, waktu, lokasi, dan siklus kejahatan jalanan pada bulan Ramadhan sampai setelah Idul Fitri nyaris tak berubah. Demikian pula kualitas kejahatannya.

Memasuki Ramadhan, kejahatan jalanan diawali dengan tawuran atau geng motor memanfaatkan malam panjang karena sahur. Motif kejahatan ini mengukuhkan identitas diri dan identitas kelompok. Kehadiran media sosial (medsos) di antara mereka bak bahan bakar yang dinyalakan di rumput kering. Lebih dari separuh kasus tawuran diawali dengan komunikasi lewat medsos.

Saat tawuran reda, perampokan sepeda motor dan uang tunai muncul. Dari aksi bergaya terencana, tanpa korban luka berat atau tewas dengan hasil kejahatan besar, sampai aksi brutal dengan pendapatan yang tak seberapa. Lokasi yang dipilih para penjahat umumnya di sekitar pasar, terutama di sejumlah toko emas di sana, kantor bank dan gerai anjungan tunai mandiri, serta kantor pegadaian.

Memasuki masa mudik (H-10 menurut standar PT KAI), tumbuh kejahatan jalanan lebih ringan, seperti gendam, jambret, dan bius. Lokasi kejadian yang dipilih umumnya di terminal resmi dan terminal bayangan bus, stasiun kereta api, serta tentu saja pelabuhan.

H-3 sampai H+3 Lebaran, akan muncul kejahatan "rumah kosong" (kejahatan dengan pemberatan) yang kadang disertai perampokan rumah berpenghuni. Di masa ini, kecelakaan jalan raya, terutama di jalur mudik, meningkat. Sumbernya, pengemudi kendaraan yang kelelahan, mengantuk.

Kejahatan jalanan pada musim sekitar Lebaran ini terus berulang. Polisi dan instansi terkait lain umumnya bereaksi setelah kejahatan terjadi. Bukankah seharusnya setelah mempelajari siklus kejahatan, mereka bisa merencanakan pencegahan?

"Hal itu terus berulang karena polisi tak memiliki ilmu pengetahuan yang bisa diperoleh dari menghimpun pengalaman sebelumnya," kata kriminolog UI, Kisnu Widagso, Selasa (13/6/2017).

Informasi berbasis pengalaman ini cuma tersebar di individu polisi di lapangan yang pernah menangani kasus. "Tidak dikumpulkan, disusun dalam basis data sebagai sumber informasi penting menyiapkan rencana pencegahan," ucapnya.

Seharusnya, ujar Kisnu, sekurangnya di tingkat polres bisa menghimpun informasi kasus, menyusun secara sistematik sebagai basis data. Dari ilmu pengetahuan yang diperoleh di lapangan ini, polisi memetakan titik-titik rawan berjenis kejahatan, sebelum kemudian merencanakan langkah pencegahan.

"Sampai sekarang informasi penting yang diperoleh dari pengalaman petugas di lapangan dibiarkan menyebar dibawa individu polisi yang bersangkutan saja. Jika kebetulan ada individu polisi yang kaya pengalaman lapangan ikut dalam tim, tim bisa berprestasi. Namun, bagaimana jika tak ada satu pun anggota tim yang punya pengalaman kaya di lapangan?" kata Kisnu.

Ia berpendapat, langkah ideal yang harus dilakukan polisi adalah mengumpulkan informasi dari jajaran anggota di lapangan, kemudian di tingkat polisi berpangkat lebih tinggi membuat basis data dan peta masalah.

Di tingkat polisi berpangkat tinggi berikutnya adalah membuat sejumlah alternatif sosialisasi, pencegahan, dan penindakan bersama para kepala polres setempat.

Pendekatan proyek

Guru Besar Kriminologi UI Prof Mustofa menambahkan, kelemahan kerja polisi lainnya adalah bekerja berdasarkan proyek dan bukan tugas pokok polisi. Ia menilai, pembentukan tim-tim pengamanan belakangan ini cuma tindakan reaktif untuk memelihara kepercayaan publik terhadap polisi.

"Masalahnya ada di atas, di pemerintah pusat. Sejak Orde Baru, birokrat, termasuk Polri dan TNI, digerakkan dan hidup jika ada proyek. Tak ada alokasi biaya operasional, biaya pemeliharaan, baik pemeliharaan sumber daya manusia maupun pemeliharaan infrastruktur, dan fasilitas lain," ucap Mustofa.