Pemkot Jaksel Akan Gelar Operasi Kependudukan di Cipete Utara

JAKARTA, KOMPAS.com - Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Administrasi Jakarta Selatan tengah bersiap menggelar Operasi Pembinaan Kependudukan (Biduk) untuk mendata pendatang baru ke Jakarta pasca Lebaran 2017.

Kasudin Dukcapil Jakarta Selatan Abdul Haris mengatakan dari 10 kecamatan dan 65 kelurahan di Jakarta Selatan, pihaknya memantau ada satu titik yang diprediksi cukup banyak jumlah pendatangnya.

"Kebetulan di wilayah Cipete Utara itu ada suatu tempat yang diprediksi akan sangat banyak pendatang barunya. Nah setelah kami data, ternyata ditemukan hasil dari dokumen bahwa dari mereka banyak yang tidak memiliki identitas DKI Jakarta," kata Haris melalui pesan singkat, Kamis (13/7/2017).

Haris mengatakan operasi sendiri akan digelar pada 25 Juli 2017 mendatang, yang bertempat di Kelurahan Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sebelum melakukan biduk Dukcapil terlebih dahulu melakukan pendataan di setiap kelurahan yang ada di Jakarta Selatan.

Hal itu bertujuan untuk memetakan wilayah yang nantinya akan dijadikan untuk lokasi biduk. Tahun lalu, 2016, Operasi Biduk digelar di Apartemen Kalibata City dan sejumlah kontrakan serta rumah kost.

Haris menjelaskan pemerintah tidak bisa menghalau para pendatang baru ke Jakarta. Namun para pendatang harus dipastikan tidak akan terlantar dan memiliki jaminan tempat tinggal.

"Ya minimal ada saudara di Jakarta yang memiliki rumah sendiri, bukan mengontrak. Berbeda lagi jika masih mengontrak, kalau masih mengontrak harus memiliki izin kepada pemilik kontrakan," kata Haris.

Baca: Ini Syarat Pendatang Baru yang Ingin Tinggal di Jakarta

Jika ditemukan ada pendatang yang terlantar, pihaknya akan menyerahkan pendatang tersebut ke Dinas Sosial untuk dibina di panti atau dipulangkan. Begitu pula mereka yang mendirikan bedeng atau menempati tanah ilegal, akan langsung ditertibkan oleh Satpol PP.

"Yang pasti kami akan undang Satpol PP, siapa tahu di saat yang bersamaan itu ada masyarakat yang dikategorikan melanggar Perda Ketertiban Umum. Kami juga akan coba undang Disnaker apabila mereka membutuhkan informasi mengenai keterkaitan untuk mencari kerja," ujar Haris.