Djarot: Kami Tidak Ingin Ada Proyek Siluman yang Disebut Pak Ahok

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, proses penyusunan anggaran di DKI Jakarta dilakukan dengan ketat. Djarot menyatakan Pemprov DKI tidak ingin ada anggaran "proyek siluman" yang masuk dalam postur anggaran tersebut.

"Kami tidak ingin di ujung-ujung proses pembahasan anggaran masuk berbagai macam proyek atau kegiatan yang sebelumnya tidak pernah dibahas detail, yang disebut Pak Ahok dulu sebagai proyek siluman, tidak boleh," ujar Djarot, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (15/9/1017).

Salah satu cara untuk mengawasi anggaran itu yakni dengan memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Djarot menyebut hal itu dilakukan agar semua anggaran dikelola dengan bersih, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Dalam waktu yang tersisa ini kami akan memperkuat betul dan menggunakan sistem penganggaran kami dan sistem pengadaan barang dan jasa yang ada di pemprov supaya tidak lagi terjadi kasus di masa-masa lalu," kata dia.

(baca: Bappeda DKI Bantah Tidak Ada Program Anies-Sandi dalam APBD-P 2017)

Contoh kasus masa lalu yang dimaksud Djarot di antaranya ialah korupsi pengadaan UPS (uninterruptible power supply), dan korupsi pengadaan alat olahraga.

"Kalau saya amati dari tahun ke tahun biasanya itu banyak muncul pada saat APBD-P, makanya untuk APBD-P ini kami ketat banget supaya tidak terulang lagi kejadian-kejadian seperti itu," ucap Djarot.

Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta saat ini telah selesai membahas APBD perubahan 2017 dan tinggal melaksanakan rapat paripurna perda soal APBD-P tersebut.

Sementara pembahasan APBD 2018 masih dilakukan oleh satuan kinerja perangkat daerah (SKPD) bersama komisi-komisi di DPRD DKI Jakarta.