Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Selama 6 Bulan, Hanya 14 Hari Kondisi Udara di Jakarta Tergolong Sehat

Kompas.com - 28/09/2017, 13:57 WIB
Nibras Nada Nailufar

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Para aktivis lingkungan Greenpeace menggelar aksi teatrikal di Kementerian Kesehatan untuk mengampanyekan bahayanya polusi udara.

Juru kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia Bondan Andriyanu mengungkapkan, Jakarta sebagai kota tersibuk di Indonesia, memiliki kualitas udara amat buruk berdasarkan pemantauan udara yang dilakukan pada Januari-Juni 2017.

"Juga mengacu kepada stasiun pemantauan PM 2,5 milik US Embassy dengan standar di luar negeri, dari enam bulan, kondisi sehat hanya 14 hari," kata Bondan ditemui di Kemenkes, Kamis (28/9/2017).

Data pemantauan yang dilakukan Kedubes Amerika Serikat di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan menunjukkan udara sehat mengacu pada kadar PM 2,5, hanya terjadi tak lebih dari empat hari sebulan.

Baca: Kampanyekan Bahaya Polusi Udara, Aksi Teatrikal Digelar di Depan Kemenkes

Kondisi udara bisa dikatakan sehat, berdasarkan hasil pemantauan itu, paling banyak terjadi pada 5-9 April 2017.

Sementara bulan paling kotor adalah Mei, karena tidak ada hari dengan udara sehat dengan rincian sembilan hari tidak sehat di Jakarta Selatan, sementara sisanya masuk golongan sedang atau tidak sehat bagi kelompok masyarakat sensitif.

Ketika partikel PM 2,5 ini dihirup dan mengendap di paru-paru, warga Jakarta berpotensi besar terkena infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan kanker paru-paru.

Selain itu, partikel ini meningkatkan kadar racun dalam pembuluh darah dan dapat memicu stroke, penyakit kardiovaskular, dan penyakit jantung lainnya.

Sayangnya, partikel polutan yang dipantau Kementerian Kesehatan hanya PM 10 (berdiameter kurang dari 10 mikrons) seperti debu.

Sementara PM 2,5 yang berukuran jauh lebih kecil dan lebih mudah masuk ke tubuh manusia dan jarang diketahui publik.

Bondan mengatakan, langkah awal untuk mengantisipasinya bisa dilakukan Kementerian Kesehatan dengan pemantauan kualitas udara yang memadai dalam bentuk, jumlah, dan sebaran lokasi yang cukup.

Hasil pemantauan ini harus real time dan bisa diakses masyarakat dengan mudah.

"Ketika itu bisa dipantau, masyarakat yang tinggal di daerah berpolusi, (mereka) tahu kapan harus pakai masker karena kondisi udara sudah tidak sehat," kata Bondan.

Baca: Greenpeace Keluhkan KLHK yang Menolak Beri Data Kehutanan

Bondan menyebut saat ini di Jakarta baru terdapat lima stasiun pemantauan dengan data yang tidak real time.

Idealnya, untuk kota sebesar Jakarta, harus tersedian 21-26 stasiun pemantau kualitas udara. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com