Gubernur Baru Milik Publik

PENULIS meyakini judul dengan ‘tema’ di atas bukanlah yang pertama dan bukan juga satu-satunya. Ada banyak tulisan lepas maupun karya jurnalistik yang mengangkat tema yang hampir sama di pertengahan Oktober 2017 ini.

Keriuhan terjadi karena ada proses pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahudin Uno.

Beragam perspektif dilontarkan dan analisis dikemukakan, baik yang sifatnya latar belakang, kekinian, hingga proyeksi masa depan menyongsong serangkaian janji yang pernah dilontarkan pasangan ini.

Selain itu pasangan ini merupakan pemimpin daerah yang paling terakhir kali dilantik dari 100 daerah lain yang digelar pada 14 Februari 2017. Dramatisnya, Pilkada ibu kota digelar hingga dua putaran.

Ibarat olimpiade, maka prosesi pelantikan pada tanggal 16 Oktober 2017 adalah Emas Sepakbola yang ditunggu-tunggu dan menjadi pandangan khalayak ramai. Tentu saja semua peristiwa ini merupakan hal lumrah dalam proses demokrasi, sebagai konsekuensi dari kontestasi dan keriuhan politik.

Baca juga: Sehari Jadi Gubernur DKI, Anies Baswedan Dilaporkan ke Polisi karena Kata Pribumi

Lazimnya kontestasi di manapun adanya, kegiatan kampanye pastilah melontarkan janji, bertemu dengan konstituen, membangun koalisi, beradu argumentasi, dan tak jarang menghidupkan negosiasi.

Seluruh rangkaian itu menurut Firmanzah dalam konsep Marketing politik berdasarkan tiga strategi pendekatan, yakni dengan langsung ke konstituen (push), melalui pihak ketiga baik individu maupun kelompok yang memiliki kredibilitas menyampaikan pesan kampanye (pass), dan pembentukan citra politik yang positif melalui media massa (pull).

Hafied Cangara dalam bukunya menjelaskan bahwa dalam konteks aktivitas politik, political marketing dimaksudkan untuk menyebarluaskan infomasi tentang kandidat, partai, dan program yang dilakukan oleh aktor-aktor politik (komunikator).

Caranya melalui saluran-saluran tertentu yang ditujukan kepada segmen (sasaran) tertentu, dengan tujuan mengubah wawasan, pengetahuan, sikap, dan perilaku calon pemilih sesuai dengan keinginan pemberi informasi.

Baik Hafidz maupun Firmanzah memandang bahwa kandidat politik sebagai sebuah produk marketing atau komoditas yang dijajakan di pasar politik.

Maka pada akhirnya, kita bisa menyaksikan di dalam seluruh proses kampanye Anies Sandi ada sumber daya besar yang dikeluarkan, baik tenaga maupun finansial.

Tercatat, secara keseluruhan, total penerimaan dana kampanye Anies-Sandi dari putaran pertama dan kedua sebesar Rp 82,8 miliar, dengan pengeluaran sebesar Rp 82,6 miliar. Angka yang muncul karena pendekatan marketing yang dominan.

Penulis tegaskan konsep ini memandang pemilih/konstituen sebagai konsumen dan kandidat sebagai product/produsen pesan, yang bertemu di pasar politik (pemilihan).

Baca juga: Anies-Sandi Habiskan Rp 17,9 Miliar pada Kampanye Putaran Kedua

Mengubah paradigma

Perlu disadari oleh seorang kandidat politik bahwa cara menang (how to win) dalam sebuah kontestasi pemilihan dengan cara mengelola pemerintahan (how to govern) pasca-pemilihan tidaklah sama.

Bisa jadi di masa kampanye seorang kandidat akan lebih banyak menerapkan pendekatan marketing politik, namun selepas memperoleh kemenangan akan jauh lebih tepat jika dia menggunakan pendekatan political public relations. Yakni melakukan proses transisi perpindahan (shifting) cara pandang dari konstituen dan pemilih (voters) menjadi entitas publik dan khalayak.

KOMPAS.com/JESSI CARINA Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan naik bus transjakarta menuju Halte Mampang Prapatan, Selasa (17/10/2017).

Ihwalnya, Anies-Sandi saat ini secara faktual harus menunaikan janji kampanye bagi para pemilihnya dengan jumlah 3.240.987 (57,96 persen), juga meyakinkan yang bukan pemilihnya atau para pemilih Ahok-Djarot 2.350.366 (42,04 persen).

Juga, warga yang terdaftar sebagai pemilih tetap (DPT) namun tidak mau memilih sebesar 22,9 persen dan warga yang belum punya hak pilih sekitar 2,4 juta jiwa. Merekalah warga Jakarta sesungguhnya, publik yang sebenarnya.

Baca juga : Ini Hasil Rekapitulasi Suara Putaran Kedua Pilkada DKI Jakarta

Jika merujuk pada konfigurasi di atas, maka sudah sepantasnya mereka secara sadar menjalankan pemerintahan dan mentransformasi kebijakan lewat pendekatan berorientasi publik, bukan sekadar konstituen.

Atas dasar itu juga, setidaknya kita memandang kata ‘Pribumi’ dalam konteks pidato politik Anies Baswedan pasca pelantikan dapat lebih proporsional dan relasional. Ini perlu, karena kita menyadari bahwa pembelahan politik akibat pilkada DKI sedemikian dalam dan relatif laten.