Serikat Buruh Nilai Layanan Gratis Transjakarta Tidak Tepat

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal mengatakan, penggratisan layanan transjakarta bagi buruh yang bekerja di Jakarta tidak tepat sasaran.

Iqbal mengatakan, sebagian besar buruh pabrik bekerja di pinggiran kota seperti di daerah Cilincing, Cakung, Penggilingan, Ancol, Kapuk, Daan Mogot, Ciracas, Jalan Raya Bogor, Sunter, hingga Tanjung Priok. Daerah-daerah tersebut sulit dijangkau bus transjakarta.

"Anies-Sandi jangan lagi memberikan lip service terhadap buruh Jakarta. Kalau buruh Jakarta mayoritas pabrik-pabriknya di pinggiran kota. Jadi kebijakan gratis transjakarta ini menyisir buruh yang tidak tepat," ujar Iqbal, kepada Kompas.com, Kamis (2/11/2017).

Baca juga : Buruh di Jakarta Gratis Naik Transjakarta dan Dapat Subsidi Pangan pada 2018

Begitu pula soal rencana memberikan subsidi bahan pokok bagi buruh jika berbelanja di Jakgrosir. Iqbal menilai hal tersebut tidak tepat sasaran karena banyak buruh berstatus lajang yang lebih memilih membeli makanan ketimbang masak sendiri.

Iqbal mengatakan, ada baiknya Anies lebih mementingkan upah layak untuk buruh dengan menetapkan upah minumum provinsi (UMP) yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup para buruh di Jakarta.

"Jadi kalau gubernur menetapkan UMP Rp 3,6 juta padahal kebutuhan yang sederhana adalah Rp 3,9 juta, maka tiap bulan bisa dipastikan buruh akan nombok Rp 300.000," ujarnya.

"Karena itu stop retorika Anies-Sandi dengan lip service menggratiskan transjakarta dan pemberian diskon," ucap Iqbal.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno akan memberikan layanan gratis naik transjakarta bagi buruh yang bekerja di Ibu Kota mulai 2018.

Kebijakan itu merupakan tindak lanjut dari penetapan UMP DKI Jakarta 2018 sebesar Rp 3.648.035.

"Kami akan memberikan pelayanan transportasi angkutan jalan yang lebih berkeadilan dengan memberikan kartu gratis transjakarta bagi pekerja dengan angka gaji UMP, ini akan berlaku mulai 1 Januari," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (1/11/2017).