Monas Diperbolehkan Lagi untuk Kegiatan Keagamaan, Apa Landasannya?

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan penggunaan area Monas untuk beragam kegiatan dengan acara Tausiah Kebangsaan yang akan dilaksanakan, Minggu (26/11/2017).

Lantas, apa landasan hukum yang digunakan?

Pada era gubernur Basuki Tjahaja Purnama, pelarangan kegiatan di Monas menggunakan beberapa peraturan seperti Keppres No 25 tahun 1995, SK Gubernur DKI Jakarta No 150 tahun 1994 yang diperluas pada SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 14 tahun 2014.

Apakah peraturan tersebut akan dicabut?

"Tidak ada (revisi) cuman penambahan saja. Kemarin hanya digunakan acara kenegaraan dan lainnya. Sekarang ditambahkan boleh acara kebudayaan, pendidikan dan keagamaan. Penambahan poin saja," ucap Anies di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (19/11/2017).

Baca juga : Ahok Tawarkan Zikir di Istiqlal, tetapi Ditolak karena Dagangan Tidak Laku

Anies mengatakan, peraturan ini akan dikeluarkan oleh biro hukum. Anies berharap acara itu menandai dibukanya kembali Monas untuk kegiatan-kegiatan yang lebih lengkap.

"Hari Minggu adalah hari di mana pemprov DKI akan merayakan Hari Pahlawan mulai dari pagi hingga malam."

Baca juga : Minggu Depan, Anies Gunakan Monas untuk Kegiatan Zikir

"Nanti juga ada marching band dan Ini akan menjadikan Monas salah satu tempat di mana warga merasakan kebersamaan di tempat yang luas dan lapang," ucap Anies.

KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Pemandangan Monumen Nasional (Monas) dari lantai 24 di Perpustakaan Nasional di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (8/11/2017). Perpustakaan Nasional dengan total 24 lantai dan tiga ruang bawah tanah merupakan gedung perpustakaan tertinggi di dunia. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG