Dana PSO Tak Cair, Dharma Jaya Kesulitan Beli Daging untuk Subsidi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati menyatakan sedang kebingungan mengurus kebutuhan subsidi pangan di Jakarta. Pasalnya, pihaknya belum menerima dana public service obligation (PSO) untuk membeli ayam buat subsidi pangan.

"PSO ya belum keluar. Pada waktu November, Wagub (Sandiaga Uno) minta dibantukan, dan sekarang belum cair," kata Marina di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Dana PSO sebesar Rp 41 miliar yang dijanjikan itu dibutuhkan Marina untuk membeli persediaan ayam baru dan melunasi utang-utang ke pemasok pembelian ayam di bulan-bulan sebelumnya.

Marina mengatakan, pihaknya kini kebingungan mencari utangan untuk memenuhi kebutuhan warga DKI.

"Pokoknya saya begini, saya berusaha keras cari sana-sini. Sekarang di sana nilainya sudah sampai Rp 80 miliar, sekarang kan sudah jalan Maret. Sampai Februari tuh sudah banyak banget (utang). Ya sudah habis, ya orang mau ngutangin limited," kata dia.

Baca juga : PD Dharma Jaya Disuruh Mandiri oleh Sandi, tetapi Ancam Daging Subsidi

"Anak-anak (pegawai PD Dharma Jaya) sudah dimaki-maki sama supplier, sampai nangis-nangis. Saya sampai minta tolong suplier-nya sudah nangis. Karena kan saya merangkul UKM, kan, saya nggak merangkul orang besar semua. Kan katanya saya harus merangkul rakyat kecil," ujar dia.

Selain menanti PSO yang dijanjikan, Marina juga masih menunggu reimburse untuk pembelian sejak Desember. Ia mengatakan dana itu ada di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) tetapi belum juga bisa dicairkan.

"(Dana) enggak boleh diambil-ambil. Ditempatnya Pak Michael (Kepala BPKD). Alasannya bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik," kata Marina.

Ketika ditanya apakah penyaluran ayam murah ke warga akan terancam, Marina mengatakan pihaknya akan terus berusaha mencari utang.

"Saya usahakan terus cari barang. Sampai ada orang yang mau ngutangin lagi. Sebetulnya ada orang yang mau ngutangin tapi harganya mahal," ujar dia.

Masalah pangan subsidi itu bermula sejak akhir tahun lalu ketika Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies-Sandi tidak memberikan penyertaan modal daerah (PMD) ke Dharma Jaya.

Tanpa PMD, Dharma Jaya harus mengandalkan dana PSO untuk membeli kebutuhan pangan bagi 700.000 warga DKI yang disubsidi. Sandiaga mengatakan akan menyalurkan PSO agar Dharma Jaya bisa tetap memenuhi kebutuhan warga.