Anies Bicara "Shadow Power" di Tanah Abang...

JAKARTA, KOMPAS.com — Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistika DKI Jakarta mengunggah video rapat pimpinan evaluasi penataan Tanah Abang yang diselenggarakan pada 26 Februari 2018 ke akun YouTube Pemprov DKI pada 21 Maret 2018.

Dalam video itu, Anies bicara soal aspek yang harus diperhatikan dalam menyiapkan rancangan penataan, salah satunya shadow power atau kekuatan bayangan.

"Kita menyusun di tempat yang di situ ada begitu banyak pelaku dan ada existing shadow power di situ, kita masih.... Kita enggak kebayang di situ," kata Anies dalam video tersebut.

Baca juga: Anies Sebut Tanah Abang sebagai A Good Problem

Anies meminta jajarannya tidak membayangkan shadow power seperti mafia.

Namun, shadow power yang dimaksud adalah kekuatan-kekuatan yang muncul dan tidak terbayang.

"Begitu ojek pangkalan masuk (ke dalam stasiun), muncul bajaj. Jadi, jangan bayangkan seperti mengatur bidak catur, tetapi seperti mengatur magnet. Geser magnet satu, membuat magnet lain bergerak," ujarnya. 

Baca juga: Polisi Koordinasi dengan Ombudsman jika Rekomendasi Penataan Tanah Abang Tak Dijalankan

Seusai bicara shadow power dan pergeseran magnet, Anies kemudian menjelaskan dynamic equilibrium untuk menggambarkan masalah-masalah yang muncul di Tanah Abang.

"Equilibrium-nya ini bersifat dinamis, tergantung siapa bergeser ke mana," ujarnya. 

Oleh karena itu, ia menginstruksikan anak buahnya membuat matriks rencana penataan.

Ia meminta agar dikelompokkan masalah transportasi, perdagangan, pengelolaan, dan pergerakan manusia tanpa alat transportasi.

Baca juga: Anies Minta Waktu untuk Baca Laporan Ombudsman soal Tanah Abang

Kemudian di kelompok itu dibuat tabel penataan jangka pendek, menengah, dan panjang.

"Nanti semua solusinya akan bertemu di situ, petanya beda-beda, tuh," ucapnya.

Sejak 22 Desember 2017, Anies menerapkan kebijakan menutup Jalan Jatibaru di depan Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Baca juga: Ombudsman Beri Waktu Pemprov DKI 30 Hari Koreksi Kebijakannya di Tanah Abang

Jalan itu digunakan sebagai tempat berjualan 400 pedagang kaki lima (PKL).

Kebijakan yang dianggap sebagai jawaban mengentaskan kesemrawutan ini kemudian diprotes berbagai pihak, mulai dari Polda Metro Jaya hingga sopir angkot Tanah Abang.

Dalam perencanaan jangka panjang, dijanjikan kawasan Tanah Abang akan dibangun dengan konsep transit oriented development (TOD).