Sandiaga Berharap Wisma Atlet Bisa Jadi Perumahan buat DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berharap Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta Pusat, bisa jadi suplai perumahan untuk Jakarta setelah perhelatan Asian Games dan Asian Para Games 2018 selesai. Kompleks wisma tersebut bisa memenuhi kebutuhan hunian banyak warga.

"Nanti salah satu yang mungkin kami bisa dorong adalah apakah ini juga cocok untuk dikonversi menjadi salah satu suplai perumahan di DKI," kata Sandiaga di Wisma Atlet, Rabu (20/6/2018).

Namun, Sandiaga belum bisa memastikan Wisma Atlet akan jadi rumah susun sederhana milik (rusunami) atau rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

Baca juga: Sandiaga: Wisma Atlet Kualitas Hotel Bintang 3, Sesuai Standar

Menurut Sandiaga, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI akan berkoordinasi dengan Pusat Pengelolaan Kompleks (PPK) Kemayoran Kementerian Sekretariat Negara selaku pemilik lahan serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang membangun Wisma Atlet untuk membahas peruntukan wisma tersebut ke depannya.

Sandiaga tidak ingin Wisma Atlet terbengkalai setelah tak lagi ditempati atlet Asian Games dan Asian Para Games.

"Saya khawatir kalau misalnya tidak digunakan setelah Para Games ini akan menyusut asetnya dan deteriorasinya sangat besar. Kalau aset itu tidak ditempati, pasti akan menyusut dan menurun dari segi kualitas dan mutunya," kata dia.

Februari lalu, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid menyampaikan, Wisma Atlet rencananya akan dijadikan rusunawa sesuai instruksi Presiden Joko Widodo. Inpres harus diubah apabila peruntukan wisma tersebut berubah.

Dengan fasilitas yang cukup lengkap layaknya apartemen, menurut Khalawi, tak menutup kemungkinan Wisma Atlet Kemayoran dialihfungsikan sebagai rusunami untuk kemudian dijual kembali oleh Kementerian Sekretariat Negara.

Nantinya, uang hasil penjualan bisa digunakan untuk membangun rumah di kawasan lain yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Meski demikian, Kementerian PUPR menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian Sekretariat Negara yang kelak akan mengelola aset ini.