Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Rumah Dekat Sekolah, Syarat Terpenuhi, Anak Saya Yatim, Masak Enggak Diterima?"

Kompas.com - 11/07/2018, 18:40 WIB
Cynthia Lova,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 65 orangtua murid menyampaikan aksi protesnya di Kantor Dinas Pendidikan Kota Depok terkait banyaknya warga miskin Depok yang ditolak dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Rabu (11/7/2018).

Menurut para orangtua yang menggelar aksi itu, anaknya tidak diterima di sekolah di Depok padahal tempat tinggal mereka tidak jauh dari SMP negeri atau satu zona dan mereka berstatus warga miskin.

Dalam menggelar aksi tersebut, para orangtua yang didominasi ibu-bu ini membawa spanduk yang bertuliskan "Stop Tolak Siswa Miskin di Sekolah Negeri".

“Kami minta hak kami untuk bersekolah di negeri, negeri itu untuk kami warga miskin,” ujar para orangtua yang beraksi tersebut di Kantor Dinas Pendidikan Kota Depok, Rabu (11/7/2018).

Baca juga: Ini Sistem Penilaian untuk Pendaftar PPDB Online SMP Jalur Zonasi Kota Bekasi

Salah satu peserta aksi, Sophia (50), warga Beji Timur, RT 004/ RW 014, mengatakan bahwa sekolah SMPN 5 hanya berjarak 50 meter dari rumahnya.

Namun, ia tidak diterima di SMP negeri itu. “Saya menuntut hak saya kalau pakai zonasi nilainya ditambah 100, rumah saya sudah dekat dengan sekolah loh tinggal jalan doang, persyaratan sudah terpenuhi, anak saya yatim, masak enggak diterima,” ucap dia.

Sophia mengatakan, pekerjaannya sebagai pembantu rumah tangga tidak akan mampu menyekolahkan anaknya di sekolah swasta karena biayanya yang lebih mahal.

“Mana mampu mbak sekolah di swasta, banyak pengeluaran,” kata dia.

Ia pun meminta Pemerintah Depok untuk tidak membatasi siswa miskin mendaftar di sekolah negeri dan meminta daya tampung sekolah negeri untuk siswa miskin ditambah.

Sophia merasa kecewa karena anaknya tidak diterima di sekolah negeri. Apalagi, kata dia, tidak ada alasan jelas mengenai penolakan tersebut.

“Berkas saya dipulangin mbak cuma ada tulisan tidak diterima, saya saja enggak tahu alasan saya tidak diterima padahal saya dekat rumah, persyaratan semua terpenuhi,” ujar dia.

Senada dengan Sophia, Sri (45), mengaku sudah menyampaikan berkas lengkap sesuai persyaratan tetapi ditolak.

“Saya kurang apalagi mbak semua persyaratan sudah ada, KIP/SKTM, Kartu Keluarga Depok , surat pertanggungjawaban mutlak juga sudah. Mau persyaratan bagaimana lagi,” ucap dia.

Ibu anak lima ini meminta pemerintah membuka lagi pendaftaran PPDB online untuk warga miskin dan memberikan solusi atas kekacauan yang terjadi.

“Buka lagi dong pendaftarannya buat kita yang miskin ini, kita mana mampu buat sekolah anak di swasta, buat makan saja pas-pasan. Kita saja milih sekolah yang dekat supaya enggak buang-buang ongkos,” ujar dia.

Baca juga: Hari Ini, Pendaftaran PPDB Online SMP Negeri Kota Bekasi Dibuka

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Megapolitan
Sopir JakLingko Ugal-ugalan, Penumpang Bisa Melapor ke 'Call Center' dan Medsos

Sopir JakLingko Ugal-ugalan, Penumpang Bisa Melapor ke "Call Center" dan Medsos

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com