DKI Kebut Pelayanan Kependudukan Jelang Pilpres dan Pileg

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah mengebut pelayanan kependudukan untuk menyambut pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) 2019. Ditargetkan, sekitar 230.000 dokumen kependudukan yang tertunda, dicetak sebelum 31 Agustus 2018.

"Jadi perekaman dan pencetakan itu sampai di 2019, kami kejar sekarang. Kami lengkapi dulu sekarang sehingga nanti pilpres dan pileg sudah tenang, pelayanan berjalan baik," kata Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh, di Balai Kota, Jumat (3/8/2018).

Zudan meminta agar Pemprov DKI melaksanakan Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 yang menyatakan dokumen kependudukan bisa selesai dalam waktu satu jam. Zudan berjanji akan memenuhi permintaan blangko yang selama ini selalu jadi kendala.

"Saya penuhi berapapun yang DKI minta, tapi janji 31 Agustus selesai semua 230.000," kata Zudan.

Baca juga: Disdukcapil Siapkan SOP Baru agar Dokumen Kependudukan Bisa Jadi Satu Hari

Sekretaris Daerah Saefullah meyakini target itu akan tercapai. Ia menyebutkan, semua satuan pelayanan di DKI kini sudah bisa mencetak dokumen dalam sehari. Untuk mempercepat pelayanan, ia akan menambah petugas di kelurahan.

"Kami akan menambah beberapa yang jumlahnya masih kurang. Kami mau tambah untuk percepatan untuk maintain pelayanan terkait kepindahan, mutasi, dan sebagainya supaya cepat. Jadi kami akan angkat beberapa PHL yang kurang," ujar dia.

Hingga Agustus ini, tercatat rata-rata sehari ada 1.206 perekaman KTP elektronik. Rata-rata pencetakan per hari sekitar 3.533.

Untuk pemilu tahun depan, pemililh harus membawa KTP elektronik. Surat keterangan (suket) tak digunakan lagi.