Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra dan PKS yang Kembali Tak Sejalan soal Wagub DKI...

Kompas.com - 30/11/2018, 07:32 WIB
Nibras Nada Nailufar,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah berbulan-bulan menghadapi kebuntuan soal wakil gubernur DKI Jakarta, Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kini kembali mandek dan tak kunjung bekerja memilih calon.

Pada 5 November 2018 lalu, Gerindra DKI dan PKS DKI sebenarnya telah bertemu dan sepakat wagub DKI yang akan diajukan keduanya berasal dari PKS. Mereka juga sepakat menggelar fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan.

Sayangnya, setelah pertemuan itu, keduanya kembali mengambil sikap yang berlawan. Gerindra DKI menilai uji kepatutan dan kelayakan itu sebagai syarat wajib. Selain itu, Gerindra DKI bakal mengajukan kadernya jika calon dari PKS tak ada yang lolos.

Sementara PKS cenderung menolak adanya fit and proper test kendati telah setuju di awal.

Baca juga: PKS Ingin Samakan Persepsi Fit and Proper Test Cawagub DKI dengan Gerindra

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi menyatakan, tim tak ingin calon wagub DKI yang diajukan pihaknya gugur dalam uji kepatutan dan kelayakan tersebut.

"Bukan untuk seleksi dan kemudian ada istilah lulus dan tidak lulus," kata Suhaimi di DPRD DKI Jakarta, Kamis (28/11/2018).

Menurut Suhaimi, fit and proper test seharusnya diadakan untuk memperkenalkan calon wagub Jakarta dari kader PKS kepada Partai Gerindra. Pengenalan itu sudah cukup untuk mengakomodasi keinginan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra DKI yang meminta pembentukan tim fit and proper test.

Sementara itu, Ketua DPD Gerindra DKI M Taufik menyayangkan dua nama kandidat yang dipilih PKS, yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto sudah dikirim ke Gerindra DKI, tetapi  akhirnya belum bisa diikutkan fit and proper test. Gerindra mempertanyakan komitmen PKS dalam pemilih wagub ini.

"Terus maunya sistem apa? Mau dua langsung? Wah enak, orang sudah sepakati proper test, calonnya juga dari dia (PKS), bukan dari saya," kata Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (26/11/2018).

Baca juga: PKS Tak Ingin Fit and Proper Test Cawagub DKI Gugurkan Calonnya

Taufik kembali menegaskan, fit and proper test menjadi penting bagi Gerindra karena hal itu telah menjadi mekanisme internal partai.

Wakil Ketua DPRD DKI itu menjelaskan, dalam proses pemilihan cawagub pada Pilkada DKI 2017 pun Sandiaga Uno yang merupakan kader Gerindra juga menjalani fit and proper test sebelumnya akhirnya maju sebagai cawagub.

Karena itu, kata Taufik, mekanisme fit and proper test tersebut tetap harus dilakukan, apalagi saat ini calon yang diajukan berasal dari PKS.

"Dia (PKS) saja yang ngomong enggak penting, buat kami penting," ujar Taufik.

Kedua partai berencana bertemu lagi pada 4 Desember 2018 untuk menyamakan persepsi soal proses pemilihan wagub ini.

Diingatkan Mendagri

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com