2017, Indeks Demokrasi di Jakarta Tertinggi Se-Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Jakarta menempati peringkat tertinggi se-Indonesia untuk tahun 2017. Hal itu didasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah tahun 2018.

Nilai indeks demokrasi didasarkan pada tiga aspek, yakni indeks kebebasan sipil, indeks hak politik, dan indeks lembaga-lembaga demokrasi.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, ada empat provinsi yang memiliki indeks demokrasi berkategori baik pada 2017. Nilai indeks demokrasi keempat provinsi itu di atas 80.

"Posisi pertama diduduki DKI Jakarta, Yogyakarta, Kalimantan Utara, dan Kepulauan Bangka Belitung," ujar Suhariyanto di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Kamis (13/12/2018).

Baca juga: Akademisi: Kalau Budaya Demokrasi Tak Dewasa, Penggunaan Internet Juga Tak akan Dewasa

Sementara itu, Suhariyanto menyebut indeks demokrasi di provinsi-provinsi lainnya berada pada kategori sedang. Tidak ada provinsi yang nilai indeks demokrasinya buruk.

"Dari 34 provinsi, tidak ada yang nilainya di bawah 60. Dengan kata lain, tidak ada provinsi yang IDI-nya buruk," kata Suhariyanto.

Dengan nilai indeks demokrasi tertinggi, Provinsi DKI Jakarta menerima penghargaan dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Menko Polhukam Wiranto menyerahkan penghargaan tersebut kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam acara launching buku IDI 2017 dan pemberian penghargaan IDI 2017.

Selain DKI Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Utara, dan Kepulauan Bangka Belitung juga menerima penghargaan serupa.

Gubernur Anies berterima kasih atas penghargaan tersebut. Dia menyampaikan, nilai indeks kebebasan sipil di Jakarta yakni 87,73, indeks hak politik 80,06, dan indeks lembaga-lembaga demokrasi sebesar 87,12.

Baca juga: Kontemplasi Demokrasi

"Jakarta menempati posisi tertinggi di Indonesia di antara semua provinsi yang ada. Ini menunjukkan adanya kematangan dari masyarakat Ibu Kota di dalam berdemokrasi," ujar Anies.

Kematangan demokrasi masyarakat Jakarta, kata Anies, diharapkan menjadi modal untuk melakukan konsolidasi demokrasi di seluruh Indonesia.

"Bila di Ibu Kota ada kematangan di dalam berdemokrasi, di dalam menjalankan hak-hak dasar, maka implikasinya bisa ke banyak tempat," ucapnya.