Ongkos Pengadaan Pakaian Dinas Anggota DPRD Bekasi Terpilih Lampaui Ketentuan

BEKASI, KOMPAS.com - Anggaran pengadaan pakaian dinas bagi anggota DPRD Kota Bekasi periode 2019-2024 melebihi ambang batas maksimum. Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 10B Tahun 2017.

Sebagai informasi, ada empat set pakaian dinas yang dianggarkan dari APBD Pemerintah Kota Bekasi bagi 50 anggota dewan terpilih.

Dalam situs Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (sirup.lkpp.go.id), empat set pakaian itu terdiri dari 100 pakaian sipil harian (Rp 95 juta), 50 pakaian dinas harian (Rp 85 juta), 50 pakaian sipil lengkap (Rp 186,9 juta), dan 50 pakaian sipil resmi (Rp 177,25 juta). Jika dijumlah, total pagu anggaran mencapai Rp 544,15 juta.

Baca juga: Fakta Anggaran Belanja Pakaian Wakil Rakyat Kota Bekasi yang Hampir Rp 1 M

Sementara itu, dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 10B Tahun 2017 yang ditandatangani Rahmat Effendi, harga pengadaan pakaian sipil harian maksimal Rp 1,5 juta per setel; pakaian dinas harian Rp 1,5 juta; pakaian sipil lengkap Rp 1,5 juta; dan pakaian sipil resmi Rp 2 juta. Jika dijumlah, maka total anggaran maksimal yang digelontorkan dari APBD untuk pakaian-pakaian ini "hanya" Rp 400 juta.

Apabila dirata-rata, ada tiga set pakaian yang harga per setelnya melebihi ketentuan tadi, yakni pakaian dinas harian Rp 1,7 juta; pakaian sipil lengkap Rp 3,7 juta; dan pakaian sipil resmi Rp 3,5 juta.

Meski demikian, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi masih menganggap lumrah pagu anggaran ini.

Baca juga: Wali Kota Bekasi Anggap Pengeluaran Rp 544 Juta Lumrah untuk Pengadaan Pakaian Anggota DPRD

"Menurut saya, enggak ada yang luar biasa," ungkap pria yang akrab disapa Pepen ini usai apel pagi pada Senin, (19/8/2019).

"Rp 500 juta itu untuk seorang apa 50 orang? Kalau 50 orang, 500 bagi 50 orang berapa, ya Rp 10 juta. Kan ada jas, jas saja sudah berapa?" imbuh politikus Golkar itu.