Mahasiswa Demo Lagi di Depan Gedung DPR Siang Nanti, Ini Tuntutan Mereka

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bersama mahasiswa sejumlah perguruan tinggi lainnya akan kembali menggelar aksi unjuk rasa pada Senin (30/9/2019) siang.

Aksi unjuk rasa akan kembali digelar di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan.

Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Sultan Rivandi mengatakan, tuntutan mahasiswa masih sama dengan aksi sebelumnya.

Namun, ada satu tuntutan tambahan yang akan mereka sampaikan.

Baca juga: Mahasiswa Kembali Demo, 20.500 Personel Diturunkan Amankan Gedung DPR

"(Tuntutan) masih sama, tapi ada tambahan soal kemanusiaan. Kami menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab atas korban-korban aksi," ujar Sultan saat dihubungi Kompas.com, Senin pagi.

Sultan menyampaikan, ada sekitar 500 mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang akan mengikuti aksi unjuk rasa pada hari ini.

Dema UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sudah berkoordinasi dengan badan eksekutif mahasiswa (BEM) perguruan tinggi lain soal aksi hari ini.

Baca juga: Antisipasi Demo, Polisi Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Sekitar Gedung DPR

"(Demonstrasi) sama di DPR juga. (Mahasiswa UIN Jakarta) sekitar 500 orang, titik kumpul di kampus," kata Sultan.

Presiden Mahasiswa Trisakti Dinno Ardiansyah sebelumnya mengatakan, Aliansi BEM Seluruh Indonesia akan melanjutkan aksi demo di depan Gedung DPR pada Senin ini.

Aksi demo tersebut bertepatan dengan rapat paripurna terakhir anggota DPR periode ini.

Baca juga: Ada Rencana Aksi di Depan Gedung DPR, Transjakarta Alihkan Sejumlah Rute

Untuk itu, mahasiswa akan mengawal dan tetap menyampaikan penolakan terhadap RKHUP dan revisi UU KPK.

"Tuntutan kami sama kayak kemarin iya, kita menolak RUU bermasalah dan kita tetap menolak UU KPK yang telah disahkan," ujar Dinno, Sabtu lalu.

Dinno berharap, aksi demo di depan Gedung DPR itu nantinya dapat memberikan tekanan psikologi bagi pemerintah dan DPR agar segera mengambil keputusan Perppu untuk mencabut UU KPK.