Voting, Anies Terpilih Jadi Ketum APPSI Kalahkan Ridwan Kamil dan Isran Noor

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terpilih menjadi Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) periode 2019-2023 melalui voting suara terbanyak dalam Musyawarah Nasional (Munas) APPSI VI di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2019).

Anies terpilih melalui mekanisme penjaringan nama yang menghasilkan tiga gubernur dengan jumlah terbanyak, yaitu Anies, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor.

Selanjutnya, dua nama teratas dipilih melalui mekanisme voting oleh 23 Gubernur atau Wakil Gubernur yang hadir dalam Munas APPSI.

Baca juga: Tito Sebut Jakarta Kaya Kampung Dibanding Shanghai, Anies: Kata Kampung Memang Clickbait

Anies memperoleh hasil voting 13 suara, sementara Ridwan Kamil mendapatkan 9 suara, sementara satu suara lainnya abstain.

Anies merasa terhormat lantaran telah dipilih dan diberi amanat oleh para gubernur lainnya.

"Karena ini dititipkan, saya insya Allah akan jalankan dengan sebaik-baiknya. Aspirasi yang banyak disampaikan tadi adalah tentang bagaimana pembangunan di daerah itu lebih mendapatkan perhatian, terutama program-program daerah yang harus sinkron dengan Pemerintah Pusat. Nanti kita laksanakan itu sama-sama," ujar Anies.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengungkapkan, langkah pertama yang akan dilakukannya sebagai Ketua Umum APPSI adalah membentuk tim formatur yang bertugas menyusun kepengurusan.

Kepengurusan APPSI diharapkan akan dikukuhkan oleh Presiden RI Joko Widodo, setelah kembali ke Indonesia, sehingga dapat langsung menjalankan program kerja.

"Di APPSI itu disusun programnya, lalu di tingkat teknokratik, mereka bekerja. Tingkat teknokratik itu artinya dinas-dinas yang relevan, BUMD-BUMD yang relevan. Saya beri contoh. Semua BUMD dari seluruh wilayah berkumpul, lalu membicarakan apa yang dibutuhkan," jelasnya.

Dalam konteks hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, Anies akan memfasilitasi kebutuhan dari seluruh gubernur Indonesia untuk menjadi bahan pertimbangan Presiden Joko Widodo, seperti penghitungan Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Alokasi Umum (DAU).